Jakarta (ANTARA Aceh) - Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berpendapat bahwa peningkatan dana partai politik harus mampu menjadi pintu masuk bagi perbaikan parpol terutama terkait tata kelola dan transparansi keuangan.
"Kalau kita berpikir mengenai bagaimana memperbaiki parpol, berikan insentif yang besar pada partai," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Subsidi Negara dan Dana Politik" di Jakarta, Selasa.
Menurut Donal, ada beberapa akar masalah di partai politik yang perlu diperbaiki, antara lain parpol saat ini belum punya perhatian untuk perbaikan tata kelola keuangan dan sulitnya mencari sumber pendanaan yang legal.
Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah ketika partai tidak dapat hidup dengan pendanaan sendiri maka mereka kemudian mencari dana instan, seperti hasil korupsi anggota partai yang menjadi pejabat.
"Sehingga fungsi representasi publik diletakkan pada prioritas kesekian," katanya.
Akar masalah berikutnya adalah konglomerasi parpol dan tidak adanya sumber pendanaan stabil seperti badan usaha partai sehingga hanya mengandalkan sumber pendanaan dari kader.
Selain itu, Donal juga berpendapat bahwa wacana peningkatan bantuan parpol ditentang oleh sejumlah partai karena akan menggerus dominasi individu tertentu di parpol.
"Karena mereka ingin menjadi pemain tunggal, dan pendanaan mengurangi dominasi tunggal," ucapnya.
Pengamat politik yang juga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007 Ramlan Surbakti berpendapat bahwa negara tetap harus turun tangan untuk mengatur dana publik tersebut dengan sejumlah aturan, seperti misalnya partai tidak boleh memasang iklan di luar pembiayaan negara.
"Dana publik bisa dititipi pesan-pesan, seperti kuota perempuan di kepengurusan partai politik harus 30 persen misalnya, ini akan sekaligus mengatasi masalah tersebut," kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa dirinya tidak akan lagi membahas usulan kenaikan dana bantuan pemerintah bagi partai politik dengan DPR dan Menteri Keuangan.
Pertimbangan tersebut diambil lantaran banyak anggota DPR dan partai politik yang menolak usulan penambahan dana bantuan bagi parpol. Namun, Tjahjo mengisyaratkan bahwa kenaikan dana partai politik tidak berhenti namun menunggu perbaikan ekonomi nasional terlebih dahulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015
"Kalau kita berpikir mengenai bagaimana memperbaiki parpol, berikan insentif yang besar pada partai," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Subsidi Negara dan Dana Politik" di Jakarta, Selasa.
Menurut Donal, ada beberapa akar masalah di partai politik yang perlu diperbaiki, antara lain parpol saat ini belum punya perhatian untuk perbaikan tata kelola keuangan dan sulitnya mencari sumber pendanaan yang legal.
Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah ketika partai tidak dapat hidup dengan pendanaan sendiri maka mereka kemudian mencari dana instan, seperti hasil korupsi anggota partai yang menjadi pejabat.
"Sehingga fungsi representasi publik diletakkan pada prioritas kesekian," katanya.
Akar masalah berikutnya adalah konglomerasi parpol dan tidak adanya sumber pendanaan stabil seperti badan usaha partai sehingga hanya mengandalkan sumber pendanaan dari kader.
Selain itu, Donal juga berpendapat bahwa wacana peningkatan bantuan parpol ditentang oleh sejumlah partai karena akan menggerus dominasi individu tertentu di parpol.
"Karena mereka ingin menjadi pemain tunggal, dan pendanaan mengurangi dominasi tunggal," ucapnya.
Pengamat politik yang juga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007 Ramlan Surbakti berpendapat bahwa negara tetap harus turun tangan untuk mengatur dana publik tersebut dengan sejumlah aturan, seperti misalnya partai tidak boleh memasang iklan di luar pembiayaan negara.
"Dana publik bisa dititipi pesan-pesan, seperti kuota perempuan di kepengurusan partai politik harus 30 persen misalnya, ini akan sekaligus mengatasi masalah tersebut," kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa dirinya tidak akan lagi membahas usulan kenaikan dana bantuan pemerintah bagi partai politik dengan DPR dan Menteri Keuangan.
Pertimbangan tersebut diambil lantaran banyak anggota DPR dan partai politik yang menolak usulan penambahan dana bantuan bagi parpol. Namun, Tjahjo mengisyaratkan bahwa kenaikan dana partai politik tidak berhenti namun menunggu perbaikan ekonomi nasional terlebih dahulu.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015