Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin berharap sosok pelaksana jabatan (Pj) Gubernur Aceh yang ditunjuk Pemerintah Pusat nantinya adalah orang yang peduli perdamaian dan mau mengimplementasikan MoU Helsinki.
"Pj Gubernur Aceh adalah sosok yang peduli perdamaian dan memahami persoalan Aceh, pertama terkait implementasi dari kehendak politik perdamaian yakni MoU Helsinki," kata Dahlan Jamaluddin, di Banda Aceh, Jumat.
Untuk diketahui, kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berakhir pada 5 Juli 2022. Karena Pilkada Aceh kemungkinan digelar tahun 2024 mendatang, maka otomatis Pemerintah Pusat segera menunjukkan seorang Pj Gubernur Aceh guna mengisi kekosongan dalam jangka waktu dua tahun tersebut.
Baca juga: Legislatif harap sosok pejabat gubernur paham kondisi Aceh
Dahlan menyampaikan, kehendak politik perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki 2005 tersebut sebagian besar telah tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), namun semua itu belum berjalan maksimal sampai hari ini.
Karena itu, Dahlan menginginkan Pj Gubernur Aceh nantinya adalah sosok yang dapat memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana yang telah diakui negara.
Kemudian, kata Dahlan, sosok Pj Gubernur Aceh juga harus mampu memberikan kerangka alternatif atau solusi mau menjembatani persoalan antara Aceh dengan Jakarta.
Baca juga: Bara JP Aceh Dukung Adli Abdullah jadi calon Pj Gubernur Aceh
"Ini perlu agar keinginan kita untuk terus menjaga, merawat dan penguatan perdamaian Aceh terus berjalan, sehingga nantinya pembangunan Aceh dapat kita maksimalkan," ujarnya.
Selain itu, Dahlan menuturkan, Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk nantinya juga harus mampu menyelesaikan persoalan ekonomi Aceh. Terutama terkait kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang masih belum merata.
Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh juga harus mampu mencari jawaban terhadap tantangan pembangunan, serta memastikan prioritas pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yakni proyek strategis nasional di Aceh seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, bendungan Keureuto, kereta api serta PSN lainnya.
"Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Aceh juga harus bisa dimaksimalkan, termasuk satu hal terkait pembangunan ekonomi investasi, dan memastikan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi Aceh," kata politikus Partai Aceh itu.
Tak hanya itu, Dahlan juga meminta sosok Pj Gubernur Aceh nantinya adalah orang yang dekat dengan Presiden Jokowi. Hal itu diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, serta mau bertindak sebagai penghubung antara Aceh dengan Pemerintah Pusat terhadap beberapa persoalan Aceh.
"Aspirasi rakyat Aceh juga harus dapat dijembatani dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kriteria orang seperti ini yang dibutuhkan Aceh," ujarnya.
Terakhir, lanjut Dahlan, dirinya berharap Pj Gubernur Aceh nantinya juga mau memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang baik secara good and clean goverment.
Apalagi, kata dia, selama ini sangat banyak permasalahan dalam konteks tata kelola, serta program kebijakan anggaran di Aceh yang selalu mendapatkan kritik dari masyarakat Aceh.
"Pj Gubernur harus mampu memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Aceh mulai dari anggaran hingga reformasi birokrasi. Serta bisa merangkul dan berkomunikasi dengan semua stakeholder Aceh untuk percepatan pembangunan," demikian Dahlan Jamaluddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Pj Gubernur Aceh adalah sosok yang peduli perdamaian dan memahami persoalan Aceh, pertama terkait implementasi dari kehendak politik perdamaian yakni MoU Helsinki," kata Dahlan Jamaluddin, di Banda Aceh, Jumat.
Untuk diketahui, kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berakhir pada 5 Juli 2022. Karena Pilkada Aceh kemungkinan digelar tahun 2024 mendatang, maka otomatis Pemerintah Pusat segera menunjukkan seorang Pj Gubernur Aceh guna mengisi kekosongan dalam jangka waktu dua tahun tersebut.
Baca juga: Legislatif harap sosok pejabat gubernur paham kondisi Aceh
Dahlan menyampaikan, kehendak politik perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki 2005 tersebut sebagian besar telah tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), namun semua itu belum berjalan maksimal sampai hari ini.
Karena itu, Dahlan menginginkan Pj Gubernur Aceh nantinya adalah sosok yang dapat memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana yang telah diakui negara.
Kemudian, kata Dahlan, sosok Pj Gubernur Aceh juga harus mampu memberikan kerangka alternatif atau solusi mau menjembatani persoalan antara Aceh dengan Jakarta.
Baca juga: Bara JP Aceh Dukung Adli Abdullah jadi calon Pj Gubernur Aceh
"Ini perlu agar keinginan kita untuk terus menjaga, merawat dan penguatan perdamaian Aceh terus berjalan, sehingga nantinya pembangunan Aceh dapat kita maksimalkan," ujarnya.
Selain itu, Dahlan menuturkan, Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk nantinya juga harus mampu menyelesaikan persoalan ekonomi Aceh. Terutama terkait kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang masih belum merata.
Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh juga harus mampu mencari jawaban terhadap tantangan pembangunan, serta memastikan prioritas pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yakni proyek strategis nasional di Aceh seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, bendungan Keureuto, kereta api serta PSN lainnya.
"Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Aceh juga harus bisa dimaksimalkan, termasuk satu hal terkait pembangunan ekonomi investasi, dan memastikan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi Aceh," kata politikus Partai Aceh itu.
Tak hanya itu, Dahlan juga meminta sosok Pj Gubernur Aceh nantinya adalah orang yang dekat dengan Presiden Jokowi. Hal itu diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, serta mau bertindak sebagai penghubung antara Aceh dengan Pemerintah Pusat terhadap beberapa persoalan Aceh.
"Aspirasi rakyat Aceh juga harus dapat dijembatani dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kriteria orang seperti ini yang dibutuhkan Aceh," ujarnya.
Terakhir, lanjut Dahlan, dirinya berharap Pj Gubernur Aceh nantinya juga mau memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang baik secara good and clean goverment.
Apalagi, kata dia, selama ini sangat banyak permasalahan dalam konteks tata kelola, serta program kebijakan anggaran di Aceh yang selalu mendapatkan kritik dari masyarakat Aceh.
"Pj Gubernur harus mampu memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Aceh mulai dari anggaran hingga reformasi birokrasi. Serta bisa merangkul dan berkomunikasi dengan semua stakeholder Aceh untuk percepatan pembangunan," demikian Dahlan Jamaluddin.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022