Jakarta (ANTARA Aceh) - Badan Anggaran DPR mengkritisi elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap daya serap tenaga kerja yang menurun drastis dan mengindikasikan pertumbuhan yang kurang berkualitas.
"Sekarang satu persen pertumbuhan hanya mampu menyerap 120 ribu tenaga kerja, padahal beberapa tahun terakhir kita mampu 1 persen menyerap 400 ribu tenaga kerja," kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit dalam rapat kerja dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di Jakarta, Rabu.
Supit menilai rendahnya daya serap tenaga kerja dari capaian pertumbuhan ekonomi itu karena perencanaan dan koordinasi pembangunan di berbagai sektor yang kurang terpadu.
Menurut dia, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas harus optimal dalam perencanaan dan pengawasan implementasi pembangunan.
Dia mencontohkan, kerap kali pembangunan infrastruktur suatu sektor, misalnya, sektor transportasi pelabuhan, tidak didukung pembangunan sarana dan prasarana jalan raya untuk memfasilitasi konektivitas dan akses ke pelabuhan tersebut.
Alhasil, pembangunan pelabuhan itu jadi disfungsi, padahal anggaran yang notabene berasal dari pembayaran pajak masyarakat sudah dikucurkan.
"Jangan sampai belanja yang besarnya sekitar Rp2.000 triliun ini tidak berdampak signifikan," tukas dia.
Hal itu pula, ujar Supit, yang membuat capaian pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan ke sektor mikro. Alhasil, tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat tetap meningkat.
"Jangan ampai pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia, tapi kualitas jelek sekali," ucapnya, menegaskan.
Supit mendesak desentralisasi anggaran yang direncanakan terwujud di tahun anggaran 2016, harus didukung oleh sistem yang memadai dan relaksasi birokrasi yang selama ini justeru membebani pembangunan.
Misalnya, kata Supit, pemerintah perlu mempermudah prosedur pencairan dana desa yang diusulkan sebesar Rp40 triliun, dan juga pencairan Dana Alokasi Khusus, yang untuk sektor infrastruktur publik, diusulkan maksimal Rp100 miliar per kabupaten/kota.
Menyikapi keluhan Supit, Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui elastisitas pertumbuhan terhadap serapan tenaga kerja memang rendah. Maka itu, kata dia, pemerintah akan menderugalsi dan memberikan sejumlah relaksasi untuk mendukung pengembangan sektor padat karya dan menyentuh sektor riil, salah satunya pariwisata.
"Dalam beberapa tahun ke depan, 1 persen pertumbuhan bisa menyerap 500 ribu tenaga kerja," ujarnya.
"Sekarang satu persen pertumbuhan hanya mampu menyerap 120 ribu tenaga kerja, padahal beberapa tahun terakhir kita mampu 1 persen menyerap 400 ribu tenaga kerja," kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit dalam rapat kerja dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di Jakarta, Rabu.
Supit menilai rendahnya daya serap tenaga kerja dari capaian pertumbuhan ekonomi itu karena perencanaan dan koordinasi pembangunan di berbagai sektor yang kurang terpadu.
Menurut dia, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas harus optimal dalam perencanaan dan pengawasan implementasi pembangunan.
Dia mencontohkan, kerap kali pembangunan infrastruktur suatu sektor, misalnya, sektor transportasi pelabuhan, tidak didukung pembangunan sarana dan prasarana jalan raya untuk memfasilitasi konektivitas dan akses ke pelabuhan tersebut.
Alhasil, pembangunan pelabuhan itu jadi disfungsi, padahal anggaran yang notabene berasal dari pembayaran pajak masyarakat sudah dikucurkan.
"Jangan sampai belanja yang besarnya sekitar Rp2.000 triliun ini tidak berdampak signifikan," tukas dia.
Hal itu pula, ujar Supit, yang membuat capaian pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan ke sektor mikro. Alhasil, tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat tetap meningkat.
"Jangan ampai pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia, tapi kualitas jelek sekali," ucapnya, menegaskan.
Supit mendesak desentralisasi anggaran yang direncanakan terwujud di tahun anggaran 2016, harus didukung oleh sistem yang memadai dan relaksasi birokrasi yang selama ini justeru membebani pembangunan.
Misalnya, kata Supit, pemerintah perlu mempermudah prosedur pencairan dana desa yang diusulkan sebesar Rp40 triliun, dan juga pencairan Dana Alokasi Khusus, yang untuk sektor infrastruktur publik, diusulkan maksimal Rp100 miliar per kabupaten/kota.
Menyikapi keluhan Supit, Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui elastisitas pertumbuhan terhadap serapan tenaga kerja memang rendah. Maka itu, kata dia, pemerintah akan menderugalsi dan memberikan sejumlah relaksasi untuk mendukung pengembangan sektor padat karya dan menyentuh sektor riil, salah satunya pariwisata.
"Dalam beberapa tahun ke depan, 1 persen pertumbuhan bisa menyerap 500 ribu tenaga kerja," ujarnya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015