Pemerintah Kabupaten Bener Meriah meraih peringkat kedua penilaian tertinggi hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 82,03 persen
"Alhamdulillah sejak awal penilaian kepatuhan MCP Program Pencegahan Korupsi ini, kita mendapatkan nilai yang sangat baik dalam mengelola delapan area yang di awasi. Ini semua tidak terlepas dari dukungan masyarakat, dukungan legislatif, dan dukungan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bener Meriah," kata Wakil Bupati Bener Meriah Dailami di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan pengumuman penilaian tersebut di sela-sela Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Serba Guna Setda Aceh di Banda Aceh.
Ia menjelaskan Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah dengan nilai tertinggi kedua setelah Kota Banda Aceh dengan nilai 87,14 persen.
Penilaian MPC meliputi delapan area intervensi yaitu manajemen Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, perencanaan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
"Ini wajib kita tingkatkan di tahun depan, karena ini merupakan bentuk keseriusan kita dalam mencegah korupsi. Ini bentuk komitmen kita mengelola pemerintahan sesuai dengan aturan, dan tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Dailami.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango berupa plakat miniatur gedung merah putih KPK atas prestasi yang diraih.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022