Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menilai rencana pengadaan pembelian 27 unit mobil dinas dengan anggaran 12,776 miliar tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai bentuk pemborosan anggaran.
"Kebijakan ini bentuk pemborosan keuangan Aceh dan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), di Banda Aceh, Rabu.
Menurut Alfian, kebijakan tersebut tidak patut diandalkan, dan seharusnya anggaran berbasis kinerja bukan dengan kendaraan mewah, sementara kualitas dan fasilitas pendidikan Aceh masih di bawah standar.
MaTA mendesak Disdik dan TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh (MaTA) untuk segera melakukan pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut, kemudian anggarannya dialihkan untuk fasilitas pendidikan di Aceh.
Alfian mengatakan, kondisi pendidikan Aceh tidak dalam baik baik saja. Apapun narasi yang dibangun nantinya untuk memberi ligitimasi pengadaan tersebut seolah-olah penting itu merupakan bentuk yang tidak sehat.
"Seharusnya kita memiliki nalar dan mentalitas yang sehat untuk bertanggung jawab pada kualitas dan fasilitas pendidikan aceh. Bukan malah mempertontonkan kemewahan sementara hasil dari kinerja tidak baik baik saja," ujarnya.
MaTA menilai pengadaan mobil ini sengaja di rencanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik. Hal itu karena mentalitas birokrasi sudah pada aqut, dan pengadaan ini juga dapat menguntungkan pihak tertentu, maka sengaja di desain sedemikian rupa.
"Apalagi Gubernur Aceh saat ini tidak memiliki visi dalam memimpin Aceh. ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaaan tidak berdaya dan terbuai dengan pokir yang menjadi tujuan mereka, sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elit," demikian Alfian.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Kebijakan ini bentuk pemborosan keuangan Aceh dan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), di Banda Aceh, Rabu.
Menurut Alfian, kebijakan tersebut tidak patut diandalkan, dan seharusnya anggaran berbasis kinerja bukan dengan kendaraan mewah, sementara kualitas dan fasilitas pendidikan Aceh masih di bawah standar.
MaTA mendesak Disdik dan TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh (MaTA) untuk segera melakukan pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut, kemudian anggarannya dialihkan untuk fasilitas pendidikan di Aceh.
Alfian mengatakan, kondisi pendidikan Aceh tidak dalam baik baik saja. Apapun narasi yang dibangun nantinya untuk memberi ligitimasi pengadaan tersebut seolah-olah penting itu merupakan bentuk yang tidak sehat.
"Seharusnya kita memiliki nalar dan mentalitas yang sehat untuk bertanggung jawab pada kualitas dan fasilitas pendidikan aceh. Bukan malah mempertontonkan kemewahan sementara hasil dari kinerja tidak baik baik saja," ujarnya.
MaTA menilai pengadaan mobil ini sengaja di rencanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik. Hal itu karena mentalitas birokrasi sudah pada aqut, dan pengadaan ini juga dapat menguntungkan pihak tertentu, maka sengaja di desain sedemikian rupa.
"Apalagi Gubernur Aceh saat ini tidak memiliki visi dalam memimpin Aceh. ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaaan tidak berdaya dan terbuai dengan pokir yang menjadi tujuan mereka, sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elit," demikian Alfian.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022