Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh (APMA) kembali melakukan aksi damai di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta lembaga anti rasuah tersebut mengumumkan hasil penyelidikan kasus yang telah dilakukan di Aceh.
"Ini kedatangan kami keempat kalinya selama dua bulan terakhir untuk mengawal dan mendesak KPK RI untuk segera mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Aceh," kata Koordinator aksi Sharvin Musla dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Rabu.
Sharvin mengatakan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di Aceh pada 2021 lalu salah satunya soal pengadaan tiga kapal Aceh Hebat yang dananya bersumber dari APBA.
"Kita ingin mengingatkan kembali bahwa ada kasus korupsi di Aceh yang tengah ditangani KPK, tetapi sejauh ini hasilnya belum diumumkan kepada publik Aceh," ujarnya.
Sharvin menyebutkan, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ibarat kompensasi perang yang penggunaannya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dana tersebut, kata Sharvin, diamanahkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
"Bukan untuk dikorupsi dan dinikmati oleh segelintir oknum pejabat di Aceh yang mengakibat kerugian terhadap rakyat Aceh yang terus hidup dibawah garis kemiskinan," kata Sharvin.
Untuk diketahui, pada pertengahan 2021 lalu KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Aceh terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi.
Adapun pejabat Aceh yang telah diperiksa KPK antara lain Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kadis PUPR Aceh Fajri, mantan Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Azharuddin, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari dan mantan Kepala Keuangan Aceh Bustami, serta para pimpinan DPR Aceh.
Pejabat Aceh yang telah diperiksa tersebut dimintai keterangan terkait sejumlah kegiatan mulai dari proyek multiyears, pembangunan gedung oncology center RSUDZA, hingga pengadaan kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Ini kedatangan kami keempat kalinya selama dua bulan terakhir untuk mengawal dan mendesak KPK RI untuk segera mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Aceh," kata Koordinator aksi Sharvin Musla dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Rabu.
Sharvin mengatakan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di Aceh pada 2021 lalu salah satunya soal pengadaan tiga kapal Aceh Hebat yang dananya bersumber dari APBA.
"Kita ingin mengingatkan kembali bahwa ada kasus korupsi di Aceh yang tengah ditangani KPK, tetapi sejauh ini hasilnya belum diumumkan kepada publik Aceh," ujarnya.
Sharvin menyebutkan, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ibarat kompensasi perang yang penggunaannya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dana tersebut, kata Sharvin, diamanahkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
"Bukan untuk dikorupsi dan dinikmati oleh segelintir oknum pejabat di Aceh yang mengakibat kerugian terhadap rakyat Aceh yang terus hidup dibawah garis kemiskinan," kata Sharvin.
Untuk diketahui, pada pertengahan 2021 lalu KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Aceh terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi.
Adapun pejabat Aceh yang telah diperiksa KPK antara lain Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kadis PUPR Aceh Fajri, mantan Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Azharuddin, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari dan mantan Kepala Keuangan Aceh Bustami, serta para pimpinan DPR Aceh.
Pejabat Aceh yang telah diperiksa tersebut dimintai keterangan terkait sejumlah kegiatan mulai dari proyek multiyears, pembangunan gedung oncology center RSUDZA, hingga pengadaan kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022