Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menyoroti kelemahan atas pengabdian selama lima tahun Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pidie tahun 2017-2022.
"Kami sebagai mitra strategis kepala daerah dan berkesempatan menyampaikan sedikit evaluasi, saran dan catatan selama Bupati dan Wabup menjabat di Pidie," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, di Pidie, Rabu.
Mahfuddin menjelaskan kelemahan di masa jabatan Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M Daud diantaranya, sering terlambatnya penyampaian RAPBK Pidie dari tahun ke tahun, sehingga konsekuensi dari tidak tepat waktu tersebut membuat Pemkab Pidie tidak pernah lagi mendapatkan dana reward dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insektif Daerah (DID).
Ia menambahkan, banyaknya program pemerintah tidak tertuntaskan, seperti pembangunan fisik terkendala proses tendernya seperti program pembangunan jembatan Jumpoih Adan Kecamatan Mutiara Timur dengan anggaran Rp7,5 miliyar, dan pembangunan Mesjid Al-Falah Sigli anggarannya hampir Rp12 milyar.
Tidak hanya itu saja, termasuk pembangunan tugu Aneuk Meulieng di Simpang Keunire yang anggarannya pun cukup besar sekitar Rp 5 milyar tapi progresnya sampai saat ini masih nihil.
Mahfuddin menambahkan, pengelolaan sistem birokrasi juga dinilai lemah karena seringnya dilakukan perombakan pemangku jabatan struktural.
"Kami berharap di sisa beberapa hari lagi masa jabatannya agar dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuntaskan visi dan misi yang telah dituangkan RPJM Kabupaten Pidie tahun 2017-2022," kata Mahfuddin Ismail.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Kami sebagai mitra strategis kepala daerah dan berkesempatan menyampaikan sedikit evaluasi, saran dan catatan selama Bupati dan Wabup menjabat di Pidie," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, di Pidie, Rabu.
Mahfuddin menjelaskan kelemahan di masa jabatan Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M Daud diantaranya, sering terlambatnya penyampaian RAPBK Pidie dari tahun ke tahun, sehingga konsekuensi dari tidak tepat waktu tersebut membuat Pemkab Pidie tidak pernah lagi mendapatkan dana reward dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insektif Daerah (DID).
Ia menambahkan, banyaknya program pemerintah tidak tertuntaskan, seperti pembangunan fisik terkendala proses tendernya seperti program pembangunan jembatan Jumpoih Adan Kecamatan Mutiara Timur dengan anggaran Rp7,5 miliyar, dan pembangunan Mesjid Al-Falah Sigli anggarannya hampir Rp12 milyar.
Tidak hanya itu saja, termasuk pembangunan tugu Aneuk Meulieng di Simpang Keunire yang anggarannya pun cukup besar sekitar Rp 5 milyar tapi progresnya sampai saat ini masih nihil.
Mahfuddin menambahkan, pengelolaan sistem birokrasi juga dinilai lemah karena seringnya dilakukan perombakan pemangku jabatan struktural.
"Kami berharap di sisa beberapa hari lagi masa jabatannya agar dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuntaskan visi dan misi yang telah dituangkan RPJM Kabupaten Pidie tahun 2017-2022," kata Mahfuddin Ismail.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022