Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi ketat proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Aceh.
"Kami akan mengawasi ketat proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh," kata Kepala Kantor KPPU Perwakilan Medan Abdul Hakim Pasaribu di Banda Aceh, Selasa.
Kantor KPPU Perwakilan Medan membawahi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. KPPU merupakan lembaga negara independen yang setingkat dengan kementerian.
Abdul Hakim mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk mewujudkan tender pengadaan barang dan jasa serta persaingan usaha yang sehat.
Apalagi Aceh, kata dia, perekonomiannya didominasi sumber dana dari pemerintah, seperti anggaran dari pemerintah pusat atau APBN, maupun anggaran Pemerintah Aceh atau APBA.
"Aceh belum menjadi sentra produksi dan industri. Ekonominya lebih dominan dari anggaran pemerintah. Karena itu, persaingan usahanya lebih kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata dia.
Menurut Abdul Hakim, tender proyek pemerintah yang di dalamnya terjadi praktik persekongkolan tentu menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Praktik ini harus dicegah dengan jalan meningkatkan pengawasan.
"Tender proyek yang diawali persekongkolan tentu hasil kerjanya tidak baik. Jadi, kami harus mencegah ini, guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat," kata dia.
Untuk pengawasan, kata dia, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE inilah yang mengatur semua tender proyek pemerintah.
Kerja sama dengan LPSE, lanjut Abdul Hakim, untuk memberikan akses kepada KPPU guna mempermudah mendapatkan dokumen tender. Dari dokumen tender tersebut bisa ditelusuri mana saja perusahaan yang bersaingnya tidak sehat.
"Hal ini juga sebagai upaya LPSE mewujudkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sehat. Dan ini erat kaitannya mewujudkan persaingan usaha yang sehat," kata Abdul Hakim.
"Kami akan mengawasi ketat proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh," kata Kepala Kantor KPPU Perwakilan Medan Abdul Hakim Pasaribu di Banda Aceh, Selasa.
Kantor KPPU Perwakilan Medan membawahi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. KPPU merupakan lembaga negara independen yang setingkat dengan kementerian.
Abdul Hakim mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk mewujudkan tender pengadaan barang dan jasa serta persaingan usaha yang sehat.
Apalagi Aceh, kata dia, perekonomiannya didominasi sumber dana dari pemerintah, seperti anggaran dari pemerintah pusat atau APBN, maupun anggaran Pemerintah Aceh atau APBA.
"Aceh belum menjadi sentra produksi dan industri. Ekonominya lebih dominan dari anggaran pemerintah. Karena itu, persaingan usahanya lebih kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata dia.
Menurut Abdul Hakim, tender proyek pemerintah yang di dalamnya terjadi praktik persekongkolan tentu menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Praktik ini harus dicegah dengan jalan meningkatkan pengawasan.
"Tender proyek yang diawali persekongkolan tentu hasil kerjanya tidak baik. Jadi, kami harus mencegah ini, guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat," kata dia.
Untuk pengawasan, kata dia, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE inilah yang mengatur semua tender proyek pemerintah.
Kerja sama dengan LPSE, lanjut Abdul Hakim, untuk memberikan akses kepada KPPU guna mempermudah mendapatkan dokumen tender. Dari dokumen tender tersebut bisa ditelusuri mana saja perusahaan yang bersaingnya tidak sehat.
"Hal ini juga sebagai upaya LPSE mewujudkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sehat. Dan ini erat kaitannya mewujudkan persaingan usaha yang sehat," kata Abdul Hakim.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016