Banda Aceh (ANTARA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memperkuat pendataan perizinan semua jenis usaha baru di kota setempat.
"Dengan banyaknya usaha warga yang tumbuh, tetapi jika tidak dibarengi dengan pengurusan perizinan, maka menjadi tidak sehat bagi iklim usaha di Banda Aceh," kata Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Irwansyah di Banda Aceh, Sabtu.
Menurut dia, penertiban perizinan penting guna mencegah timbulnya rasa ketidakadilan terhadap sebagian usaha yang dituntut untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan masih ada yang dibiarkan tanpa izin.
Jika suatu usaha tanpa izin, lanjutnya, maka pemerintah tidak bisa meminta kontribusi mereka untuk membangun kota dalam bentuk pajak daerah, karena sulit mengutip pajak dari usaha yang tidak punya izin tersebut.
Maka dari itu, dirinya meminta pihak DPMPTSP memetakan setiap bentuk usaha di Banda Aceh. Pendataan juga penting untuk melihat seberapa besar jumlah usaha yang tidak tertib izinnya.
Ia menegaskan, upaya ini bukan untuk menghambat investasi di Banda Aceh, tetapi lebih kepada penertiban administrasi usaha masyarakat.
"Kita tidak ingin dunia investasi di Banda Aceh menjadi macet karena perizinan tidak mudah, jadi tidak juga dimudahkan, melainkan hanya harus dilengkapi izinnya," kata Irwansyah.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Banda Aceh, Andri mengatakan, proses perizinan berusaha di ibu kota provinsi ini sudah lebih mudah, baik dari sisi permohonan sampai izin usaha cukup melalui satu aplikasi oss.go.id.
"Masyarakat mengakses langsung dengan akun masing-masing. Jadi data pelaku usaha tersedia di aplikasi tersebut real time. Ini perubahan paradigma baru perizinan selama UU Cipta Kerja," katanya.
Dirinya menuturkan, DPMPTSP terus mendorong bagi usaha yang belum memiliki izin untuk dapat mengurusnya. Apalagi, akan banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika sebuah usaha sudah mengantongi izin.
"Harapan kami, semua pelaku usaha di Banda Aceh memiliki izin, apakah usahanya kecil atau besar, dan kita sebagai OPD yang domainnya di perizinan siap membantu memfasilitasi terkait proses pengurusan izin usaha," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menegaskan bahwa jika ada pelaku usaha yang wajib lapor, tetapi tidak melakukannya, maka dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku.
"Ada aturannya terkait dengan pelanggaran dan pemberian sanksi. Semua diatur secara detail dalam regulasi. Di dalam oss.go.id juga ada fitur terkait pengawasan ini," demikian Andri.
Baca juga: Pemkab Aceh Barat raih kepuasan masyarakat terkait layanan perizinan publik
