Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan siap mendukung upaya menyelesaikan konflik gajah dan manusia yang kerap terjadi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar akan membangun demplot areal pengembangan jagung sebagai pakan gajah dalam upaya mencegah konflik gajah dengan manusia,” kata kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh A. Hanan melalui Anggota Tim Kerja Pj Gubernur Aceh Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Saleh di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan komitmen Menteri LHK tersebut disampaikannya di sela-sela menerima kunjungan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dan Anggota DPR RI asal Aceh HM Salim Fakhry (Fraksi Partai Golkar) di Kantor Kementerian LHK Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta.
Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Pj Gubernur Aceh juga menyampaikan beberapa hal, terkait dengan tata kelola hutan Aceh, konflik gajah dengan manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penyelesaian konflik tenurial terhadap kopi dalam kawasan hutan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah serta pembangunan jalan Kutacane (Aceh Tenggara) menuju Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“Ibu Menteri juga telah meminta Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan, sekaligus menumbuh kembangkan UMKM,” katanya.
Kemudian untuk penyelesaian konflik tenurial terhadap kopi dalam kawasan hutan di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Menteri LHK, Siti Nurbaya memberi arahan agar dapat diselesaikan melalui skema perhutanan sosial dan PBPH melalui BUMD.
“Ibu Menteri juga mendukung pembangunan Jalan Kutacane-Langkat yang diajukan Bapak Pj Gubernur Aceh kepada Kementerian PUPR dan akan menerbitkan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH,” katanya.
Kementerian LHK juga akan mempercepat pembangunan DAOPS Mangala Agni di Wilayah Barat-Selatan Aceh yang rawan terhadap kebakaran hutan serta lahan.
“Kebijakan ini sekaligus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan mendukung ketahanan pangan pada areal kawasan hutan yang telah diterbitkan izin perhutanan sosial,” katanya.
Selanjutnya untuk penghijauan, Menteri LHK juga mendukung program Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, terkait program penghijauan dayah dan fasilitas umum serta sosial, sekaligus mendukung ketahanan pangan santri dalam bentuk bantuan tanaman produktif.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022