Klinik Akutansi Aceh Tamiang dibahas di Tiongkok

Kualaaimpang (ANTARA Aceh) - Klinik Akutansi milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menjadi pusat perhatian setelah dibahas diajang bergengsi International Conference on Public Management  (ICPM) 2016 di Yunnan University of Finance and Economic di Kunming, Tiongkok, akhir minggu lalu.

"Aceh Tamiang menjadi topik dunia, sebab mampu mengamputasi berbagai macam masalah ekonomi yang terjadi di sini, dengan membentuk Klinik Akuntansi, membangun inovasi serta menyelesaikan sengkarut keuangan di daerah," kata Bupati Aceh Tamiang H Hamdan  Sati di Kualasimpang, Minggu.

Menurut Hamdan Klinik Akuntansi sebuah inovasi yang dilakukan Pemkab Aceh Tamiang dan mampu berbicara di tingkat dunia, yakni usaha untuk menciptakan ketertiban pengelolaan keuangan daerah di daerah otonomi.

"Baru itu diseminarkan dalam ICPM 2016 di Yunnan University of Finance and Economic. Saya bangga, tapi perlu diingat, ini semua berkat kekompakkan manajemen pemerintahan disini," ujar Hamdan.

Sangat aspiratif bahwa seminar  internasional dengan tema Innovation in Regional Public Service for Sustainability  itu diikuti oleh 25 guru besar, 100 peneliti  dan sejumlah praktisi lintas negara. Dan merupakan keberhasilan yang dilakukan kabupaten yang telah berusia 14 tahun berjalan.

"Peserta yang hadir berasal dari Texas University AS, Yunnan University, Burapa University Thailand,  Belgium University, sedangkan dari dalam negeri, antara lain dari Univesitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Surakarta 11 Maret, Universitas Diponogoro dan beberapa universitas terkemuka lain," rinci Hamdan.

Salah satunya, disebabkan oleh praktik sistem akuntasi "kas bon" yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang transparan dan akuntabel.

Menurut Hamdan, penyimpangan ini sebenarnya merupakan fenomena nasional.

"Pemkab Aceh Tamiang berusaha keras untuk mengatasi akumulasi kerugian negara yang diwarisi dari periode pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

Dengan dukungan asistensi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Aceh Tamiang pada 2015 meresmikan Klinik Akuntansi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara akuntabel.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Razuardi Ibrahim menambahkan,   hasil kerja keras   ini membuahkan hasil positif dengan diraihnya opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 2015.

"Bahkan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang pertama dalam menyetorkan LKPD kepada BPK," sebutnya.

Razuardi secara rinci menjelaskan, pada tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan RI juga menobatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kabupaten tercepat dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aceh sekaligus seluruh kabupaten di Indonesia.

Atas kinerjanya tersebut, Kabupaten Aceh Tamiang berhasil menyabet kembali opini WTP bahkan WTP nomor satu se-Indonesia. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa daerah otonom hasil pemekaran tidak harus tertinggal dengan daerah induknya atau daerah lain.

Meskipun usia masih muda, Kabupaten Aceh Tamiang telah mampu melakukan inovasi kelembagaan yang berdampak besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publiknya.