Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima penghargaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas kesuksesan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RepubIik Indonesia selama delapan tahun berturut-turut.
Penghargaan ini diserahkan oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh Ismet Saputra atas nama Menteri Keuangan RI kepada Pj Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi di Anjong Mon Mata Banda Aceh.
“Saya mengapresiasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkugan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas torehan prestasi yang sangat luar biasa ini, capaian ini
tentunya diraih dengan kinerja keras semua pihak,” kata Pj Bupati Aceh Barat Mahdi dalam keterangan tertulis di terima di Meulaboh, Sabtu.
Penghargaan ini ia terima saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023.
Dengan adanya penyerahan penghargaan tersebut, kata Mahdi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Selain itu, Mahdi mengatakan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan dokumen APBN sangat penting sebagai acuan bagi para kepala daerah, dan kepala satuan kerja pada kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, ungkap mahdi
Menurutnya, pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindari sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi.
“Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,” katanya menambahkan.
Ia mengatakan APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, dan ini sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
“Kualitas belanja daerah masih harus diperbaiki, belanja yang baik katanya memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Penghargaan ini diserahkan oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh Ismet Saputra atas nama Menteri Keuangan RI kepada Pj Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi di Anjong Mon Mata Banda Aceh.
“Saya mengapresiasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkugan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas torehan prestasi yang sangat luar biasa ini, capaian ini
tentunya diraih dengan kinerja keras semua pihak,” kata Pj Bupati Aceh Barat Mahdi dalam keterangan tertulis di terima di Meulaboh, Sabtu.
Penghargaan ini ia terima saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023.
Dengan adanya penyerahan penghargaan tersebut, kata Mahdi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Selain itu, Mahdi mengatakan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan dokumen APBN sangat penting sebagai acuan bagi para kepala daerah, dan kepala satuan kerja pada kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, ungkap mahdi
Menurutnya, pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindari sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi.
“Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,” katanya menambahkan.
Ia mengatakan APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, dan ini sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
“Kualitas belanja daerah masih harus diperbaiki, belanja yang baik katanya memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022