Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Wais Alqarni menilai pelaksanaan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup bisa mengalihkan kekuasaan demokrasi dari rakyat ke tangan partai.
"Pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu bisa membuat beralihnya sumber kekuasaan dari rakyat kepada penguasa partai," kata Wais Alqarni, di Banda Aceh, Rabu.
Wais mengatakan, dalam kajian Pemilu dan kepartaian, sejatinya sistem dengan proporsional tertutup maupun terbuka adalah sama-sama untuk menjamin jumlah kursi yang dimenangkan setiap kali pesta demokrasi, dan partai merefleksikan sedekat mungkin jumlah suara yang didapatkan.
Namun, kata Wais, pasca 1999 dengan berbagai pertimbangan, sistem Pemilu tertutup sudah ditinggalkan, dan memperlihatkan bahwa cara tersebut tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam era modern dan semakin demokratis ini.
"Tentu dengan banyak alasan kenapa ditinggalkan, seperti menjauhkan konstituen dengan anggota dewan terpilih, tidak menguntungkan partai-partai kecil, menguatnya oligarki internal partai, serta beralih kekuasaan dari rakyat ke penguasa partai," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Wais, permasalahan tidak akan selesai jika hanya melihat atau membandingkan kedua sistem tersebut.
Tetapi, langkah yang seharusnya dilakukan adalah bukan beralih ke proporsional tertutup, melainkan upaya besar untuk memperbaiki sistem Pemilu dengan proporsional terbuka agar lebih ideal penerapannya di Indonesia.
"Upaya besar itu adalah penguatan fungsi partai politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu sampai berakhirnya masa jabatan yang terpilih," kata Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fisip USK itu.
Menurut Wais, jika langkah tersebut bisa dimaksimalkan, maka kekurangan dari sistem proporsional terbuka seperti adanya politik uang yang begitu massif, persaingan tidak sehat antar calon, serta konflik berkepanjangan dapat di reduksi secara arif dan bijaksana.
"Sehingga Pemilu Indonesia nantinya dapat memberikan fairness dan equal (keadilan dan kesetaraan) kepada semua orang, tanpa kecuali," demikian Wais Alqarni.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu bisa membuat beralihnya sumber kekuasaan dari rakyat kepada penguasa partai," kata Wais Alqarni, di Banda Aceh, Rabu.
Wais mengatakan, dalam kajian Pemilu dan kepartaian, sejatinya sistem dengan proporsional tertutup maupun terbuka adalah sama-sama untuk menjamin jumlah kursi yang dimenangkan setiap kali pesta demokrasi, dan partai merefleksikan sedekat mungkin jumlah suara yang didapatkan.
Namun, kata Wais, pasca 1999 dengan berbagai pertimbangan, sistem Pemilu tertutup sudah ditinggalkan, dan memperlihatkan bahwa cara tersebut tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam era modern dan semakin demokratis ini.
"Tentu dengan banyak alasan kenapa ditinggalkan, seperti menjauhkan konstituen dengan anggota dewan terpilih, tidak menguntungkan partai-partai kecil, menguatnya oligarki internal partai, serta beralih kekuasaan dari rakyat ke penguasa partai," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Wais, permasalahan tidak akan selesai jika hanya melihat atau membandingkan kedua sistem tersebut.
Tetapi, langkah yang seharusnya dilakukan adalah bukan beralih ke proporsional tertutup, melainkan upaya besar untuk memperbaiki sistem Pemilu dengan proporsional terbuka agar lebih ideal penerapannya di Indonesia.
"Upaya besar itu adalah penguatan fungsi partai politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu sampai berakhirnya masa jabatan yang terpilih," kata Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fisip USK itu.
Menurut Wais, jika langkah tersebut bisa dimaksimalkan, maka kekurangan dari sistem proporsional terbuka seperti adanya politik uang yang begitu massif, persaingan tidak sehat antar calon, serta konflik berkepanjangan dapat di reduksi secara arif dan bijaksana.
"Sehingga Pemilu Indonesia nantinya dapat memberikan fairness dan equal (keadilan dan kesetaraan) kepada semua orang, tanpa kecuali," demikian Wais Alqarni.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023