Senator: Program Pemda harus tepat sasaran

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota DPD Asal Aceh Ghazali Abbas Adan menyatakan seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

"Pejabat di Provinsi Aceh harus membuat program-program yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, sebelum program itu diusulkan kepada Pemerintah Pusat," katanya di Banda Aceh, Senin.

Gazali yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI berada di Banda Aceh dalam rangka rapat koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan dana alokasi khusus fisik untuk Aceh tahun 2017.

Ia menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harus digunakan secara tepat sasaran. Ia mencontohkan terminal Saree dan terminal Bireuen yang dibangun namun tidak memiliki manfaat yang jelas.    

   

"Banyak proyek yang dibangun masyarakat tidak membutuhkannya. Ke depan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah," katanya.

Ia berharap dengan banyaknya uang yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Aceh tersebut akan mampu menyejahterakan masyarakatndi provinsi itu, mengingat saat ini Aceh menempati rangking dua termiskin di Sumatera dan nomor tujuh termiskin di Indonesia.

Ghazali mengatakan, melalui pertemuan itu pihak Kementerian Keuangan dan Bappenas ingin menyampaikan konsep Pemerintah Pusat untuk daerah, mengingat saat ini dana yang masuk dan keluar dikelola sendiri oleh pemerintah daerah setempat.

Sementara itu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam pidato tertulis dibacakan Sekda Aceh Dermawan mengatakan Pemerintah Aceh telah mengusulkan DAK tahun 2017 pada Juni 2016.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut akan mendapatkan langsung paparan dari kementerian keuangan dan Bappenas terkait hasil verifikasi penilai tentang usulan program pembangunan Aceh yang didanai oleh DAK Fisik.

Ia juga berharap agar dapat dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan antar bidang dalam satu daerah maupun antar daerah dalam satu provinsi dan selanjutnya memastikan kesiapan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan.