Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh menyatakan pemerintah kabupaten/kota di daerah setempat sepakat menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan dalam mendukung sinergitas pembangunan yang berkelanjutan.
“Dukungan sinergisitas pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan sector pariwisata. Kemajuan sector pariwisata membutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela penyampaian capaian kinerja tahun 2022 yang telah dilaksanakan instansi tersebut pada tahun itu serta target pada tahun 2023 yang berlangsung di Museuem Aceh di Banda Aceh.
Ia menjelaskan dalam kesepakatan rapat koordinasi pemajuan kebudayaan dan pariwisata antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tahun 2023-2024 juga sepakat untuk pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan mekanisme pelaksanaan dibahas lebih lanjut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bersama Dinas yang membidangi Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata Kabupaten/Kota.
Kemudian Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kewenangan dana Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengaktifkan, memelihara dan mengelola anjungannya yang terletak di Taman Sulthanah Safiatuddin dengan pelaksanaan pameran dan event secara berkala.
Kemudian Pemerintah Aceh dapat membangun fasilitas Destinasi di Kabupaten/Kota dengan persyaratan bahwa lahan merupakan asset milik pemerintah kabupaten/kota dan wajib memanfaatkan, memelihara, dan mengelola secara profesional setelah serah terima asset. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkolaborasi dalam pelaksanaan program pelatihan, sertifikasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan dan pariwisata dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan penggunaan produk industri local.
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan memfasilitasi sertifikasi standarisasi pelayanan bagi pelaku ekonomi di bidang pariwisata antara lain akomodasi dan kuliner, baik yang terdapat di destinasi maupun di luar destinasi, sinergitas penggunaan dana DOKA yang dikelola Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang ditujukan pada pemajuan kebudayaan dan pariwisata Aceh dan Pemerintah Aceh memberikan sharing anggaran untuk mendukung pelaksanaan event Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan lulus kurasi.
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan kelembagaan masyarakat bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan bersinergi dalam promosi dan pemasaran pariwisata dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen menyampaikan data secara periodic berkaitan dengan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal dan data amenitas, atraksi, aksesibilitas dan data kebudayaan lainnya dalam menunjang kinerja kebudayaan dan kepariwisataan.
Ia menambahkan kemajuan pariwisata di Aceh khususnya dan daerah lain umumnya merupakan program yang telah dijalankan sebelumnya dan seiring waktu terus dilakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023