Anggota DPR RI asal Aceh Irmawan meminta Dirjen Kelautan (Hubla) Kemenhub RI meningkatkan anggaran kelautan atau pelabuhan untuk Aceh pada 2024 mendatang sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian tanah rencong.
"Karena dari sekian banyak anggaran untuk kelautan, Aceh mendapat sedikit sekali. Maka saya harap tahun depan bisa ditingkatkan," kata Irmawan, di Banda Aceh, Kamis.
Irmawan menyampaikan, sejauh ini hanya ada pembangunan kantor navigasi, padahal Aceh memiliki beberapa pelabuhan yang perlu diperhatikan supaya kegunaannya bisa dilaksanakan secara maksimal.
Baca juga: Wisatawan membludak, ASDP tambah penyeberangan Sabang jadi lima trip
Irmawan menyebutkan, pelabuhan Malahayati Krueng Raya Aceh Besar yang pernah menjadi kebanggaan dan pusat perekonomian rakyat Aceh saat ini memerlukan perhatian untuk renovasi dan perbaikannya.
"Saya berharap Dirjen Kelautan agar tahun 2024 dapat mengalokasikan anggaran ke pelabuhan Malahayati ini, agar rakyat Aceh bisa mendapatkan keadilan dari Dirjen Kelautan," ujarnya.
Selain itu, Irmawan juga mendorong Dirjen kelautan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pelabuhan Teluk Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Pelabuhan tersebut, kata dia, perlu dibangun untuk mobilisasi JPO (Crude Palm Oil), karena saat ini kawasan pantai barat selatan Aceh itu merupakan daerah penghasil sawit.
"Mobilisasi ke Medan selama ini menggunakan truk tangki JPO sangat mengganggu jalan raya di pantai barat selatan, dan itu akan berkontribusi terhadap kerusakan jalan nasional," katanya.
Untuk itu, lanjut Irmawan, harus ada pemikiran bersama bahwa pantai barat selatan membutuhkan pelabuhan yang dapat mengangkut JPO ke Medan, tanpa menggunakan truk tangki yang bisa merusak jalan nasional di wilayah tersebut.
Baca juga: Arus penumpang Pelabuhan Ulee Lheu Aceh turun pada hari pertama Idul Adha
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Karena dari sekian banyak anggaran untuk kelautan, Aceh mendapat sedikit sekali. Maka saya harap tahun depan bisa ditingkatkan," kata Irmawan, di Banda Aceh, Kamis.
Irmawan menyampaikan, sejauh ini hanya ada pembangunan kantor navigasi, padahal Aceh memiliki beberapa pelabuhan yang perlu diperhatikan supaya kegunaannya bisa dilaksanakan secara maksimal.
Baca juga: Wisatawan membludak, ASDP tambah penyeberangan Sabang jadi lima trip
Irmawan menyebutkan, pelabuhan Malahayati Krueng Raya Aceh Besar yang pernah menjadi kebanggaan dan pusat perekonomian rakyat Aceh saat ini memerlukan perhatian untuk renovasi dan perbaikannya.
"Saya berharap Dirjen Kelautan agar tahun 2024 dapat mengalokasikan anggaran ke pelabuhan Malahayati ini, agar rakyat Aceh bisa mendapatkan keadilan dari Dirjen Kelautan," ujarnya.
Selain itu, Irmawan juga mendorong Dirjen kelautan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan pelabuhan Teluk Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Pelabuhan tersebut, kata dia, perlu dibangun untuk mobilisasi JPO (Crude Palm Oil), karena saat ini kawasan pantai barat selatan Aceh itu merupakan daerah penghasil sawit.
"Mobilisasi ke Medan selama ini menggunakan truk tangki JPO sangat mengganggu jalan raya di pantai barat selatan, dan itu akan berkontribusi terhadap kerusakan jalan nasional," katanya.
Untuk itu, lanjut Irmawan, harus ada pemikiran bersama bahwa pantai barat selatan membutuhkan pelabuhan yang dapat mengangkut JPO ke Medan, tanpa menggunakan truk tangki yang bisa merusak jalan nasional di wilayah tersebut.
Baca juga: Arus penumpang Pelabuhan Ulee Lheu Aceh turun pada hari pertama Idul Adha
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023