Perwakilan parlemen bangsa Moro Filipina melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) guna mempelajari proses transisi perdamaian.
"Kami ingin belajar dari Aceh, dari pengalaman di Aceh, karena kami tahu Aceh dan Moro memiliki pengalaman yang sama," kata utusan parlemen bangsa Moro Aida Macalimpas Silongan di Banda Aceh, Kamis.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat DPR Aceh. Mereka disambut oleh Badan Legislasi DPR Aceh karena salah satu tujuan studi parlemen Moro tersebut terkait dengan regulasi yang telah berlaku di Tanah Rencong.
Baca juga: DPR Aceh resmi PAW T Sama Indra dengan Asmauddin
Aida menyebutkan salah satu hal utama studi mereka ke Aceh adalah terkait dengan pembelajaran bagaimana memperlakukan para mantan kombatan, seperti pemberian uang dan tanah.
"Itu adalah ide yang bagus, dan ingin kami terapkan di sana. Memberikan uang pensiun kepada kombatan yang sudah tua," ujarnya.
Aida menyampaikan, dalam proses transisi perdamaian tersebut saat ini terdapat 80 anggota parlemen, yakni 41 orang di antaranya perwakilan dari Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan 39 perwakilan pemerintah Filipina.
"Kami saat ini punya 80 anggota parlemen, dan 41 di antaranya dari MILF, kami adalah mayoritas. Maka, saya pikir kami ingin belajar dari pengalaman mereka (Aceh)," kata Aida.
Sementara itu, Ketua Banleg DPRA Azhar Abdurrahman menyatakan bahwa parlemen Moro sedang menyusun UU tentang wilayah teritorial Mindanao serta beberapa peraturan lainnya, termasuk soal beberapa yang sudah dirampungkan seperti regulasi pemilu lokal.
Bahkan, kata Azhar, mereka juga ingin mempelajari soal pengaturan hak-hak pejuang atau veteran perang itu sendiri.
"Maka, mereka melakukan studi banding, mereka ingin melihat pengalaman di Aceh," katanya.
Menurut Azhar, dari cerita mereka dapat disimpulkan sebenarnya untuk proses transisi mereka sangat maju, terutama soal pendanaan untuk para veteran perang yang kini menjadi prioritas mereka.
"Kami dahulu hanya melalui BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Kalau mereka, menjadi prioritas untuk mendanai para pejuang veteran perang," kata Azhar Abdurrahman.
Baca juga: DPRA minta pusat keluarkan izin ekspor ikan dari pelabuhan Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Kami ingin belajar dari Aceh, dari pengalaman di Aceh, karena kami tahu Aceh dan Moro memiliki pengalaman yang sama," kata utusan parlemen bangsa Moro Aida Macalimpas Silongan di Banda Aceh, Kamis.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat DPR Aceh. Mereka disambut oleh Badan Legislasi DPR Aceh karena salah satu tujuan studi parlemen Moro tersebut terkait dengan regulasi yang telah berlaku di Tanah Rencong.
Baca juga: DPR Aceh resmi PAW T Sama Indra dengan Asmauddin
Aida menyebutkan salah satu hal utama studi mereka ke Aceh adalah terkait dengan pembelajaran bagaimana memperlakukan para mantan kombatan, seperti pemberian uang dan tanah.
"Itu adalah ide yang bagus, dan ingin kami terapkan di sana. Memberikan uang pensiun kepada kombatan yang sudah tua," ujarnya.
Aida menyampaikan, dalam proses transisi perdamaian tersebut saat ini terdapat 80 anggota parlemen, yakni 41 orang di antaranya perwakilan dari Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan 39 perwakilan pemerintah Filipina.
"Kami saat ini punya 80 anggota parlemen, dan 41 di antaranya dari MILF, kami adalah mayoritas. Maka, saya pikir kami ingin belajar dari pengalaman mereka (Aceh)," kata Aida.
Sementara itu, Ketua Banleg DPRA Azhar Abdurrahman menyatakan bahwa parlemen Moro sedang menyusun UU tentang wilayah teritorial Mindanao serta beberapa peraturan lainnya, termasuk soal beberapa yang sudah dirampungkan seperti regulasi pemilu lokal.
Bahkan, kata Azhar, mereka juga ingin mempelajari soal pengaturan hak-hak pejuang atau veteran perang itu sendiri.
"Maka, mereka melakukan studi banding, mereka ingin melihat pengalaman di Aceh," katanya.
Menurut Azhar, dari cerita mereka dapat disimpulkan sebenarnya untuk proses transisi mereka sangat maju, terutama soal pendanaan untuk para veteran perang yang kini menjadi prioritas mereka.
"Kami dahulu hanya melalui BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Kalau mereka, menjadi prioritas untuk mendanai para pejuang veteran perang," kata Azhar Abdurrahman.
Baca juga: DPRA minta pusat keluarkan izin ekspor ikan dari pelabuhan Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023