Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe menyebutkan sebanyak 275 anak dari total 865 anak penderita gagal tumbuh kembang atau stunting telah memiliki orang tua asuh.
Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Salahuddin di Lhokseumawe, Senin, mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 865 anak di daerah itu merupakan penderita stunting atau kekerdilan.
"Data hingga hari ini, 590 anak penderita stunting belum memperoleh orang tua asuh. Namun Pemkot Lhokseumawe terus berupaya menekan angka stunting sesuai instruksi Presiden RI yakni angka stunting tahun 2024 hanya 14 persen. Salah satu upayanya adalah dengan program orang tua asuh," katanya.
Baca juga: Khofifah ajak Muslimat NU berperan aktif turunkan angka stunting
Dikatakan Salahuddin, Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengupayakan adanya kerja sama seluruh elemen, untuk mempercepat penanganan penderita stunting.
"Orang tua asuh bagi anak penderita stunting rata-rata dari kalangan ASN atau Forkopimda Kota Lhokseumawe. Hal ini menjadi perhatian khusus, agar semua elemen dapat bekerja sama untuk membantu menekan angka tersebut," katanya.
Adapun 908 anak penderita stunting di Kota Lhokseumawe yaitu 192 anak di Kecamatan Banda Sakti, 211 di Kecamatan Blang Mangat, 227 di Kecamatan Muara Satu dan 235 di Kecamatan Muara Dua.
"Dari 275 anak yang telah terdaftar memperoleh orang tua asuh, hanya 126 yang telah terealisasi memperoleh bantuan asupan makanan," katanya.
Salahuddin juga meminta kepada orang tua yang telah memperoleh anak asuh agar dapat segera melakukan realisasi penanganan kepada anak penderita stunting guna perbaikan pertumbuhan dapat segera terwujud demi menekan angka kasus stunting di Kota Lhokseumawe.
"Dalam penanganan kasus stunting perlu kerja keras kita bersama sama, tidak mungkin hanya satu lini sektor saja, perlu melibatkan stakeholder yang ada, baik instansi vertikal, perusahaan dan juga tidak kalah penting yakni keterlibatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kota Lhokseumawe," katanya.
Hal tersebut, kata Salahuddin, sesuai instruksi Walikota Lhokseumawe Imran yang meminta setiap kepala dinas itu untuk menjadi orang tua asuh stunting.
"Kami meminta kepada seluruh orang tua asuh untuk melakukan koordinasi dengan tim pendamping keluarga (TPK) yang berada di setiap desa, sehingga bantuan asupan yang disalurkan kepada penderita stunting bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak," ujarnya.
Baca juga: Pemkot tingkatkan peran TPPS desa untuk tekan angka stunting di Sabang
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Salahuddin di Lhokseumawe, Senin, mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 865 anak di daerah itu merupakan penderita stunting atau kekerdilan.
"Data hingga hari ini, 590 anak penderita stunting belum memperoleh orang tua asuh. Namun Pemkot Lhokseumawe terus berupaya menekan angka stunting sesuai instruksi Presiden RI yakni angka stunting tahun 2024 hanya 14 persen. Salah satu upayanya adalah dengan program orang tua asuh," katanya.
Baca juga: Khofifah ajak Muslimat NU berperan aktif turunkan angka stunting
Dikatakan Salahuddin, Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengupayakan adanya kerja sama seluruh elemen, untuk mempercepat penanganan penderita stunting.
"Orang tua asuh bagi anak penderita stunting rata-rata dari kalangan ASN atau Forkopimda Kota Lhokseumawe. Hal ini menjadi perhatian khusus, agar semua elemen dapat bekerja sama untuk membantu menekan angka tersebut," katanya.
Adapun 908 anak penderita stunting di Kota Lhokseumawe yaitu 192 anak di Kecamatan Banda Sakti, 211 di Kecamatan Blang Mangat, 227 di Kecamatan Muara Satu dan 235 di Kecamatan Muara Dua.
"Dari 275 anak yang telah terdaftar memperoleh orang tua asuh, hanya 126 yang telah terealisasi memperoleh bantuan asupan makanan," katanya.
Salahuddin juga meminta kepada orang tua yang telah memperoleh anak asuh agar dapat segera melakukan realisasi penanganan kepada anak penderita stunting guna perbaikan pertumbuhan dapat segera terwujud demi menekan angka kasus stunting di Kota Lhokseumawe.
"Dalam penanganan kasus stunting perlu kerja keras kita bersama sama, tidak mungkin hanya satu lini sektor saja, perlu melibatkan stakeholder yang ada, baik instansi vertikal, perusahaan dan juga tidak kalah penting yakni keterlibatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kota Lhokseumawe," katanya.
Hal tersebut, kata Salahuddin, sesuai instruksi Walikota Lhokseumawe Imran yang meminta setiap kepala dinas itu untuk menjadi orang tua asuh stunting.
"Kami meminta kepada seluruh orang tua asuh untuk melakukan koordinasi dengan tim pendamping keluarga (TPK) yang berada di setiap desa, sehingga bantuan asupan yang disalurkan kepada penderita stunting bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak," ujarnya.
Baca juga: Pemkot tingkatkan peran TPPS desa untuk tekan angka stunting di Sabang
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023