Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh menemukan banyak laporan terkait beredarnya elpiji 12 kg oplosan di tanah rencong, permasalahan ini harus segera disikapi oleh Pemerintah Aceh.
"Elpiji 12 kg oplosan sudah sangat menjamur di Aceh, dan semakin hari semakin bertambah," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Sabtu.
Nahrawi menyampaikan, peredaran elpiji 12 kg oplosan tersebut awalnya beredar dalam volume yang kecil, tetapi karena tidak ada tindakan tegas atau pembiaran, maka saat ini sudah menjadi market di Aceh.
Baca juga: Hiswana Migas minta pemprov Aceh buat program elpiji subsidi akurat
Akibat banyaknya elpiji 12 oplosan, kata Nahrawi, saat ini ternyata disparitas harga di tengah masyarakat. Elpiji resmi tersebut harganya Rp210 per tabung, dan jika ada yang jauh lebih murah, maka patut diduga oplosan.
Nahrawi menduga, elpiji 12 kg oplosan tersebut dibawa dari Sumatera Utara untuk dipasarkan ke Aceh. Karena itu di provinsi tetangga tersebut selalu kekurangan elpiji subsidi 3 kg akibat adanya pengoplosan.
"Semua dibuang ke Aceh. Sekarang saya yakin elpiji 12 kg di Aceh banyak beredar yang oplos, apalagi harganya lebih murah di bawah ketetapan Pertamina," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar minta Pertamina implementasi elpiji subsidi tepat sasaran
Hiswana menyebutkan, elpiji oplosan tersebut dibawa ke Aceh dengan menggunakan jasa truk angkutan barang umum seperti sayur dan lainnya, bahkan melalui travel, karena biaya angkutnya juga lebih murah.
Dirinya meminta, terhadap truk-truk barang ke Aceh juga dilakukan razia mengingat mobil tersebut tidak boleh mengangkut elpiji karena bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dan lain sebagainya.
"Kalau bisa truk ke Aceh dirazia, karena mereka tidak boleh mengangkut elpiji melainkan harus dengan mobil standar," katanya.
Terhadap masalah ini, Hiswana meminta Pemerintah Aceh segera menyurati Pemerintah Sumatera Utara untuk saling menjaga, jangan Aceh selalu menjadi tumpahan.
"Selalu Aceh jadi tumpahan, apalagi di saat elpiji resmi tidak laku, tidak memberikan penambahan pendapatan untuk Aceh (PAD). Maka perlu perhatian pemerintah dari kedua daerah," demikian Nahrawi Noerdin.
Baca juga: Pertamina tidak pungut biaya pendirian pangkalan elpiji tiga kilogram
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Elpiji 12 kg oplosan sudah sangat menjamur di Aceh, dan semakin hari semakin bertambah," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Sabtu.
Nahrawi menyampaikan, peredaran elpiji 12 kg oplosan tersebut awalnya beredar dalam volume yang kecil, tetapi karena tidak ada tindakan tegas atau pembiaran, maka saat ini sudah menjadi market di Aceh.
Baca juga: Hiswana Migas minta pemprov Aceh buat program elpiji subsidi akurat
Akibat banyaknya elpiji 12 oplosan, kata Nahrawi, saat ini ternyata disparitas harga di tengah masyarakat. Elpiji resmi tersebut harganya Rp210 per tabung, dan jika ada yang jauh lebih murah, maka patut diduga oplosan.
Nahrawi menduga, elpiji 12 kg oplosan tersebut dibawa dari Sumatera Utara untuk dipasarkan ke Aceh. Karena itu di provinsi tetangga tersebut selalu kekurangan elpiji subsidi 3 kg akibat adanya pengoplosan.
"Semua dibuang ke Aceh. Sekarang saya yakin elpiji 12 kg di Aceh banyak beredar yang oplos, apalagi harganya lebih murah di bawah ketetapan Pertamina," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar minta Pertamina implementasi elpiji subsidi tepat sasaran
Hiswana menyebutkan, elpiji oplosan tersebut dibawa ke Aceh dengan menggunakan jasa truk angkutan barang umum seperti sayur dan lainnya, bahkan melalui travel, karena biaya angkutnya juga lebih murah.
Dirinya meminta, terhadap truk-truk barang ke Aceh juga dilakukan razia mengingat mobil tersebut tidak boleh mengangkut elpiji karena bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dan lain sebagainya.
"Kalau bisa truk ke Aceh dirazia, karena mereka tidak boleh mengangkut elpiji melainkan harus dengan mobil standar," katanya.
Terhadap masalah ini, Hiswana meminta Pemerintah Aceh segera menyurati Pemerintah Sumatera Utara untuk saling menjaga, jangan Aceh selalu menjadi tumpahan.
"Selalu Aceh jadi tumpahan, apalagi di saat elpiji resmi tidak laku, tidak memberikan penambahan pendapatan untuk Aceh (PAD). Maka perlu perhatian pemerintah dari kedua daerah," demikian Nahrawi Noerdin.
Baca juga: Pertamina tidak pungut biaya pendirian pangkalan elpiji tiga kilogram
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023