Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh bersama LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh resmi menjalin kerjasama pengawasan pelaksanaan Pemilu hingga Pilkada 2024 di Aceh.
"Selama ini kita memang sudah lama melaksanakan berbagai kegiatan secara bersama, dan hari ini kembali kita kuatkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama," kata Ketua Panwaslih Aceh Agus Syahputra, di Banda Aceh, Selasa.
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Panwaslih Aceh dan GeRAK Aceh tentang Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu 2024, di Banda Aceh.
"Inisiatif dari GeRAK Aceh untuk melakukan pengawasan bersama-sama ini bagus, karena Bawaslu membutuhkan banyak pihak untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Baca juga: Golkar Aceh Tengah optimis menangi Pemilu 2024
Dirinya menegaskan, pengawasan Pemilu tidak cukup hanya dari Panwaslih saja, perlu adanya kolaborasi bersama untuk penguatan pemantauan pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Bahkan, saya juga mendorong MOA (kerjasama) seperti ini juga bisa dilakukan oleh kabupaten/kota lain, dengan juga melibatkan CSO lain," ujarnya.
Dirinya berharap, nantinya GeRAK Aceh bisa lebih fokus pada penguatan terhadap kaum muda melalui program ketahanan demokrasi mereka, dan Panwaslih memberikan dukungan penuh apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
"Banyak aspek yang harus dilakukan, memperluas sosialisasi anti hoax, sara hingga money politik. Jadi tiga hal itu yang harus dikonsentrasikan," kata Agus.
Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan terdapat tiga poin penting dalam kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu 2024 bersama Panwaslih Aceh tersebut.
Pertama, hak partisipatif pengawas terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu, menyangkut dengan isu anti hoax dan mis informasi, serta upaya membangun teknis demokrasi hukum.
"Teknis demokrasi hukum itu adalah soal keterlibatan masyarakat dan memberi semacam dukungan kepada masyarakat dalam memahami soal kepemiluan 2024," kata Askhalani.
Perjanjian kerjasama itu, sambung Askhalani, juga menjadi bagian dari rancangan untuk membangun keterlibatan kelompok perempuan, hingga disabilitas dalam keikutsertaan mereka apsa Pemilu 2024.
Khusus untuk program ketahanan demokrasi, kata Askhalani, pihaknya menargetkan seluruh kalangan masyarakat, tetapi memang fokus yang diharapkan adalah untuk generasi Z dan milenial.
"Kenapa generasi Z dan generasi milenial, karena dua generasi ini yang paling banyak populasinya dalam Pemilu 2024 nanti," ujarnya.
Askhalani menuturkan, melalui kerjasama ini diharapkan terciptanya ruang partisipasi masyarakat dalam kepemiluan, sehingga mereka bisa berkontribusi menciptakan pemilu yang lebih baik.
"GeRAK hadir dalam program demokrasi bersama Panwaslih ini untuk mengajak orang berpartisipasi serta ikut menjadikan Pemilu 2024 lebih baik dan demokratis," demikian Askhalani.
Untuk diketahui, kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu 2024 tersebut bukan hanya di tingkat provinsi saja. Tetapi juga sudah dilakukan dengan kabupaten/kota. Sejauh ini baru dengan Banda Aceh dan Bireuen sebagai percontohan.
Baca juga: Panwaslih tertibkan 317 APK caleg di Aceh Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Selama ini kita memang sudah lama melaksanakan berbagai kegiatan secara bersama, dan hari ini kembali kita kuatkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama," kata Ketua Panwaslih Aceh Agus Syahputra, di Banda Aceh, Selasa.
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Panwaslih Aceh dan GeRAK Aceh tentang Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu 2024, di Banda Aceh.
"Inisiatif dari GeRAK Aceh untuk melakukan pengawasan bersama-sama ini bagus, karena Bawaslu membutuhkan banyak pihak untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Baca juga: Golkar Aceh Tengah optimis menangi Pemilu 2024
Dirinya menegaskan, pengawasan Pemilu tidak cukup hanya dari Panwaslih saja, perlu adanya kolaborasi bersama untuk penguatan pemantauan pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Bahkan, saya juga mendorong MOA (kerjasama) seperti ini juga bisa dilakukan oleh kabupaten/kota lain, dengan juga melibatkan CSO lain," ujarnya.
Dirinya berharap, nantinya GeRAK Aceh bisa lebih fokus pada penguatan terhadap kaum muda melalui program ketahanan demokrasi mereka, dan Panwaslih memberikan dukungan penuh apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
"Banyak aspek yang harus dilakukan, memperluas sosialisasi anti hoax, sara hingga money politik. Jadi tiga hal itu yang harus dikonsentrasikan," kata Agus.
Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan terdapat tiga poin penting dalam kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu 2024 bersama Panwaslih Aceh tersebut.
Pertama, hak partisipatif pengawas terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu, menyangkut dengan isu anti hoax dan mis informasi, serta upaya membangun teknis demokrasi hukum.
"Teknis demokrasi hukum itu adalah soal keterlibatan masyarakat dan memberi semacam dukungan kepada masyarakat dalam memahami soal kepemiluan 2024," kata Askhalani.
Perjanjian kerjasama itu, sambung Askhalani, juga menjadi bagian dari rancangan untuk membangun keterlibatan kelompok perempuan, hingga disabilitas dalam keikutsertaan mereka apsa Pemilu 2024.
Khusus untuk program ketahanan demokrasi, kata Askhalani, pihaknya menargetkan seluruh kalangan masyarakat, tetapi memang fokus yang diharapkan adalah untuk generasi Z dan milenial.
"Kenapa generasi Z dan generasi milenial, karena dua generasi ini yang paling banyak populasinya dalam Pemilu 2024 nanti," ujarnya.
Askhalani menuturkan, melalui kerjasama ini diharapkan terciptanya ruang partisipasi masyarakat dalam kepemiluan, sehingga mereka bisa berkontribusi menciptakan pemilu yang lebih baik.
"GeRAK hadir dalam program demokrasi bersama Panwaslih ini untuk mengajak orang berpartisipasi serta ikut menjadikan Pemilu 2024 lebih baik dan demokratis," demikian Askhalani.
Untuk diketahui, kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu 2024 tersebut bukan hanya di tingkat provinsi saja. Tetapi juga sudah dilakukan dengan kabupaten/kota. Sejauh ini baru dengan Banda Aceh dan Bireuen sebagai percontohan.
Baca juga: Panwaslih tertibkan 317 APK caleg di Aceh Barat
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023