Pemerintah Aceh secara resmi meluncurkan peta jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) provinsi Aceh, yang bertujuan untuk peningkatan produksi sawit secara berkelanjutan.
"Peta jalan sebagai kerangka kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan produksi kelapa sawit berkelanjutan, bebas deforestasi dan berdampak kepada penghidupan masyarakat," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.
Peluncuran peta jalan kelapa sawit tersebut dilakukan dalam konferensi meja bundar tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tentang minyak kelapa sawit berkelanjutan (RT 2023) di Jakarta.
Selain meluncur KSB, Pemerintah Aceh juga mendapatkan apresiasi dari RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atas keberhasilan 2.200 petani swadaya Aceh Tamiang dalam mengelola hasil taninya.
Baca juga: Apkasindo Aceh minta pemerintah bantu petani hadapi musim trek sawit
Beberapa petani dari Aceh yang hadir dalam acara tersebut juga mendapatkan sertifikat penghargaan dari RSPO dan ISPO.
Achmad Marzuki dalam sambutannya yang dibacakan yang dibacakan Sekda Aceh Bustami menuturkan bahwa peta jalan ini sesuai dengan rencana pertumbuhan hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh sejak 2020 lalu.
"Peta jalan kelapa sawit berkelanjutan merupakan bentuk konkrit Aceh dalam komitmennya untuk memenuhi standar pasar berkelanjutan dengan menjaga kesinambungan konfigurasi bentang alam," ujarnya.
Marzuki menjelaskan, Aceh siap untuk mendorong peningkatan akses pasar premium dan investasi hijau di sektor kelapa sawit. Serta berkomitmen memenuhi permintaan rantai pasok global yang berkelanjutan dan terverifikasi.
"Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya 2.200 petani swadaya Aceh yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi standar global untuk perkebunan kelapa sawit dan standar dari pemerintah Indonesia untuk perkebunan sawit berkelanjutan," katanya.
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta kerja sama dari semua pihak guna mewujudkan pengaturan tata kelola lahan dan pengembangan budidaya sawit, mengembangkan kemitraan antara pemerintah-swasta-CSO dalam mendukung keterlibatan petani kecil, serta mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan investasi hijau.
"Sesuai dengan visi yang menyebutkan bahwa peta jalan kelapa sawit berkelanjutan Aceh adalah untuk mewujudkan produktivitas kelapa sawit berkelanjutan melalui rantai pasok bebas deforestasi dan peningkatan kesejahteraan yang berdampak sosial," ujarnya.
Marzuki menambahkan, dibangunnya peta jalan kelapa sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Aceh Tamiang yang menjadi model yang akan diadopsi Pemerintah Aceh di 13 kabupaten.
Kabupaten itu, berhasil meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2.200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," demikian Marzuki.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Banda Aceh data petani sawit
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Peta jalan sebagai kerangka kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan produksi kelapa sawit berkelanjutan, bebas deforestasi dan berdampak kepada penghidupan masyarakat," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.
Peluncuran peta jalan kelapa sawit tersebut dilakukan dalam konferensi meja bundar tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tentang minyak kelapa sawit berkelanjutan (RT 2023) di Jakarta.
Selain meluncur KSB, Pemerintah Aceh juga mendapatkan apresiasi dari RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atas keberhasilan 2.200 petani swadaya Aceh Tamiang dalam mengelola hasil taninya.
Baca juga: Apkasindo Aceh minta pemerintah bantu petani hadapi musim trek sawit
Beberapa petani dari Aceh yang hadir dalam acara tersebut juga mendapatkan sertifikat penghargaan dari RSPO dan ISPO.
Achmad Marzuki dalam sambutannya yang dibacakan yang dibacakan Sekda Aceh Bustami menuturkan bahwa peta jalan ini sesuai dengan rencana pertumbuhan hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh sejak 2020 lalu.
"Peta jalan kelapa sawit berkelanjutan merupakan bentuk konkrit Aceh dalam komitmennya untuk memenuhi standar pasar berkelanjutan dengan menjaga kesinambungan konfigurasi bentang alam," ujarnya.
Marzuki menjelaskan, Aceh siap untuk mendorong peningkatan akses pasar premium dan investasi hijau di sektor kelapa sawit. Serta berkomitmen memenuhi permintaan rantai pasok global yang berkelanjutan dan terverifikasi.
"Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya 2.200 petani swadaya Aceh yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi standar global untuk perkebunan kelapa sawit dan standar dari pemerintah Indonesia untuk perkebunan sawit berkelanjutan," katanya.
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta kerja sama dari semua pihak guna mewujudkan pengaturan tata kelola lahan dan pengembangan budidaya sawit, mengembangkan kemitraan antara pemerintah-swasta-CSO dalam mendukung keterlibatan petani kecil, serta mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan investasi hijau.
"Sesuai dengan visi yang menyebutkan bahwa peta jalan kelapa sawit berkelanjutan Aceh adalah untuk mewujudkan produktivitas kelapa sawit berkelanjutan melalui rantai pasok bebas deforestasi dan peningkatan kesejahteraan yang berdampak sosial," ujarnya.
Marzuki menambahkan, dibangunnya peta jalan kelapa sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Aceh Tamiang yang menjadi model yang akan diadopsi Pemerintah Aceh di 13 kabupaten.
Kabupaten itu, berhasil meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2.200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," demikian Marzuki.
Baca juga: BPJAMSOSTEK Banda Aceh data petani sawit
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023