Eks Perdana Menteri GAM Tgk Malik Mahmud Al Haythar kembali diangkat sebagai Wali Nanggroe Aceh 2023-2028, ini menjadi periode ketiganya memimpin lembaga pemangku adat Aceh tersebut.
"Sejak 2013 pertama, ini merupakan kali ketiga saya mengabdikan diri sebagai simbol pemersatu dan perdamaian Aceh dalam konteks, khazanah, sejarah dan budaya," kata Tgk Malik Mahmud, di Banda Aceh, Kamis.
Proses pelantikan yang berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh itu, Tgk Malik Mahmud melakukan pengukuhan sendiri terhadap dirinya sebagai Wali Nanggroe Aceh.
Baca juga: Wali Nanggroe dukung penyelamatan hutan adat mukim Aceh
Momen ini juga dihadiri langsung oleh mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla dan mantan Menteri Hukum dan HAM RI atau Ketua juru runding Pemerintah RI dalam proses perdamaian MoU Helsinki Hamid Awaluddin.
Terpilihnya kembali Tgk Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh ini setelah dilakukan musyawarah mufakat oleh majelis tinggi Wali Nanggroe, Tuha Peut, Tuha Lapan dan majelis fatwa.
Malik mengatakan, lembaga wali Nanggroe merupakan salah satu implementasi dari kekhususan dan keistimewaan Aceh berdasarkan perjanjian damai MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Saya terus melakukan upaya bersifat internal dan kerja-kerja lainnya. Bekerja demi proses terimplementasi nya MoU Helsinki," kata Malik Mahmud.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berdoa semoga dimudahkan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah sebagai pemersatu masyarakat Aceh, pengawal perdamaian, pembina keagungan dinul islam, dan kelestarian kehidupan adat, budaya dan tamadun Aceh ini.
Kata dia, kehadiran Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanah dan perintah ketentuan UUPA, karenanya harus disyukuri.
Diharapkan, semoga kedepannya terus dapat menjalankan peran dalam pembangunan, mempersatukan masyarakat Aceh, melestarikan adat dan budaya.
"Kami berterima kasih karena selama ini telah memberikan pertimbangan, bimbingan, usulan dan saran dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh khususnya dalam menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh," demikian Achmad Marzuki.
Baca juga: Prabowo Subianto serahkan 25 unit ambulans untuk Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Sejak 2013 pertama, ini merupakan kali ketiga saya mengabdikan diri sebagai simbol pemersatu dan perdamaian Aceh dalam konteks, khazanah, sejarah dan budaya," kata Tgk Malik Mahmud, di Banda Aceh, Kamis.
Proses pelantikan yang berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh itu, Tgk Malik Mahmud melakukan pengukuhan sendiri terhadap dirinya sebagai Wali Nanggroe Aceh.
Baca juga: Wali Nanggroe dukung penyelamatan hutan adat mukim Aceh
Momen ini juga dihadiri langsung oleh mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla dan mantan Menteri Hukum dan HAM RI atau Ketua juru runding Pemerintah RI dalam proses perdamaian MoU Helsinki Hamid Awaluddin.
Terpilihnya kembali Tgk Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh ini setelah dilakukan musyawarah mufakat oleh majelis tinggi Wali Nanggroe, Tuha Peut, Tuha Lapan dan majelis fatwa.
Malik mengatakan, lembaga wali Nanggroe merupakan salah satu implementasi dari kekhususan dan keistimewaan Aceh berdasarkan perjanjian damai MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Saya terus melakukan upaya bersifat internal dan kerja-kerja lainnya. Bekerja demi proses terimplementasi nya MoU Helsinki," kata Malik Mahmud.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berdoa semoga dimudahkan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanah sebagai pemersatu masyarakat Aceh, pengawal perdamaian, pembina keagungan dinul islam, dan kelestarian kehidupan adat, budaya dan tamadun Aceh ini.
Kata dia, kehadiran Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanah dan perintah ketentuan UUPA, karenanya harus disyukuri.
Anies Baswedan bicara soal perdamaian & keadilan di Aceh
Diharapkan, semoga kedepannya terus dapat menjalankan peran dalam pembangunan, mempersatukan masyarakat Aceh, melestarikan adat dan budaya.
"Kami berterima kasih karena selama ini telah memberikan pertimbangan, bimbingan, usulan dan saran dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh khususnya dalam menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh," demikian Achmad Marzuki.
Baca juga: Prabowo Subianto serahkan 25 unit ambulans untuk Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023