Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan kepala organisasi perangkat daerah (ODP) di daerah setempat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), dalam upaya penurunan angka kekerdilan anak atau stunting di wilayah itu.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Wahyudi, Selasa, mengatakan Pemkot Banda Aceh memiliki program Bapak Bunda asuh anak stunting sebagai langkah upaya untuk menekan peningkatan angka stunting.
Kata dia, dalam program itu juga terdapat Gerakan Asuh Aneuk dan Ibu Hamil Beusehat Beu Sejahtera (Gaseh Beurata), sehingga diharapkan semua OPD di lingkungan Pemkot Banda Aceh dapat menjadi Bapak Bunda asuh anak stunting.
“Kebijakan ini diambil selama tiga bulan, mulai Desember, Januari hingga Februari,” katanya di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Wahyudi saat rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Banda Aceh. Turut hadir Ketua PKK Kota Banda Aceh Wardiati, Asisten I Setda Kota Banda Aceh Bahctiar, Kepala DP3P2KB Cut Azharida, dan kepala OPD lainnya.
Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting di Aceh sebesar 31,2 persen, sementara angka stunting di Banda Aceh pada 2022 sebesar 25,1 persen.
Ketua PKK Kota Banda Aceh Wardiati mengatakan rapat tim percepatan penurunan stunting tersebut merupakan upaya untuk keterlibatan semua OPD dalam pencegahan stunting.
“Stunting sangat berbahaya jika tidak turun, karena pemimpin masa depan adalah generasi penerus,” katanya.
Oleh karenanya, dia sangat mengharapkan semua kepala OPD, terutama camat untuk selalu mendorong masyarakat dan kader untuk melakukan upaya-upaya penurunan stunting di Banda Aceh.
Asisten I Setda Kota Banda Aceh Bahctiar mengatakan adapun kewajiban TPPS dan BAAS ialah TPPS kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa yang mendapatkan program Gaseh Beurata.
“Kemudian desa yang mendapatkan program Gaseh Beurata wajib membuat pelaporan keuangan dan pelaporan penambahan berat badan dan tinggi badan balita,” katanya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin bertekad untuk menurunkan angka stunting di Banda Aceh menjadi 14 persen pada 2024 melalui berbagai program penanganan stunting yang dimulai dari tingkat desa.
Kata dia, selain pemanfaatan Dana Desa untuk program penurunan stunting, pihaknya juga melibatkan berbagai lembaga seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjadi Bapak Asuh bagi anak-anak stunting.
“Dengan kolaborasi ini, tentu saja kita yakin kita mampu menurunkan stunting di angka 14 persen sesuai target pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: BKKBN ajak masyarakat jadi orang tua asuh cegah stunting di Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Wahyudi, Selasa, mengatakan Pemkot Banda Aceh memiliki program Bapak Bunda asuh anak stunting sebagai langkah upaya untuk menekan peningkatan angka stunting.
Kata dia, dalam program itu juga terdapat Gerakan Asuh Aneuk dan Ibu Hamil Beusehat Beu Sejahtera (Gaseh Beurata), sehingga diharapkan semua OPD di lingkungan Pemkot Banda Aceh dapat menjadi Bapak Bunda asuh anak stunting.
“Kebijakan ini diambil selama tiga bulan, mulai Desember, Januari hingga Februari,” katanya di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Wahyudi saat rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Banda Aceh. Turut hadir Ketua PKK Kota Banda Aceh Wardiati, Asisten I Setda Kota Banda Aceh Bahctiar, Kepala DP3P2KB Cut Azharida, dan kepala OPD lainnya.
Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting di Aceh sebesar 31,2 persen, sementara angka stunting di Banda Aceh pada 2022 sebesar 25,1 persen.
Ketua PKK Kota Banda Aceh Wardiati mengatakan rapat tim percepatan penurunan stunting tersebut merupakan upaya untuk keterlibatan semua OPD dalam pencegahan stunting.
“Stunting sangat berbahaya jika tidak turun, karena pemimpin masa depan adalah generasi penerus,” katanya.
Oleh karenanya, dia sangat mengharapkan semua kepala OPD, terutama camat untuk selalu mendorong masyarakat dan kader untuk melakukan upaya-upaya penurunan stunting di Banda Aceh.
Asisten I Setda Kota Banda Aceh Bahctiar mengatakan adapun kewajiban TPPS dan BAAS ialah TPPS kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa yang mendapatkan program Gaseh Beurata.
“Kemudian desa yang mendapatkan program Gaseh Beurata wajib membuat pelaporan keuangan dan pelaporan penambahan berat badan dan tinggi badan balita,” katanya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin bertekad untuk menurunkan angka stunting di Banda Aceh menjadi 14 persen pada 2024 melalui berbagai program penanganan stunting yang dimulai dari tingkat desa.
Kata dia, selain pemanfaatan Dana Desa untuk program penurunan stunting, pihaknya juga melibatkan berbagai lembaga seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjadi Bapak Asuh bagi anak-anak stunting.
“Dengan kolaborasi ini, tentu saja kita yakin kita mampu menurunkan stunting di angka 14 persen sesuai target pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: BKKBN ajak masyarakat jadi orang tua asuh cegah stunting di Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023