Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh menyiapkan anggaran sebesar Rp204 miliar untuk membayar tunjangan profesi bagi 11.117 guru pendidikan Pendidikan Agama Islam (PAI) di seluruh Aceh pada tahun 2024.
Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari di Banda Aceh, Selasa, mengatakan anggaran tunjangan profesi tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Karena tahun ini ada pengangkatan guru PAI non-PNS menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Di tahun 2024 ini ada kenaikan menjadi Rp204 miliar karena ada pengangkatan guru PAI non-PNS menjadi PPPK," kata Azhari .
Hal itu disampaikan Azhari saat penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenag Aceh dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon terkait program pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan guru PAI di Takengon, Aceh Tengah.
Tercatat, pada tahun 2023, Kemenag Aceh telah membayar Rp185 miliar lebih tunjangan profesi guru PAI di seluruh Tanah Rencong itu, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, Azhari mengatakan, terdapat sebanyak 11.117 guru PAI di seluruh provinsi paling barat Indonesia itu, yang tersebar di sekolah-sekolah dasar, lanjutan maupun sekolah menengah.
"Dari 11 ribu lebih guru PAI, baru 4.451 guru yang sudah tersertifikasi," ujarnya.
Oleh karenanya, ia sangat mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang selama ini terus memberi dukungan, sehingga Kemenag bisa memberikan penghargaan luar biasa dalam mendukung sekaligus membantu guru PAI untuk mengikuti PPG dalam jabatan guru PAI.
Kata Azhari, dari tahun 2021 hingga 2023, guru PAI yang sudah lulus pre test PPG sebanyak 4.020 orang. Sebanyak 1.237 guru sudah mengikuti PPG yang dibiayai oleh anggaran pemerintah kabupaten/kota, sementara 1.796 guru PAI yang sudah lulus pre test belum mengikuti PPG.
Maka, menurut dia, hal tersebut menjadi peluang bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terutama di Aceh, untuk berkiprah dan berperan dalam meningkatkan guru PAI.
"PPG merupakan ikhtiar pemerintah dalam menciptakan guru yang berkualitas. IAIN Takengon sebagai salah satu perguruan tinggi yang punya legalitas LPTK bisa mengambil peran dalam melaksanakan program tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari di Banda Aceh, Selasa, mengatakan anggaran tunjangan profesi tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Karena tahun ini ada pengangkatan guru PAI non-PNS menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Di tahun 2024 ini ada kenaikan menjadi Rp204 miliar karena ada pengangkatan guru PAI non-PNS menjadi PPPK," kata Azhari .
Hal itu disampaikan Azhari saat penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenag Aceh dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon terkait program pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan guru PAI di Takengon, Aceh Tengah.
Tercatat, pada tahun 2023, Kemenag Aceh telah membayar Rp185 miliar lebih tunjangan profesi guru PAI di seluruh Tanah Rencong itu, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, Azhari mengatakan, terdapat sebanyak 11.117 guru PAI di seluruh provinsi paling barat Indonesia itu, yang tersebar di sekolah-sekolah dasar, lanjutan maupun sekolah menengah.
"Dari 11 ribu lebih guru PAI, baru 4.451 guru yang sudah tersertifikasi," ujarnya.
Oleh karenanya, ia sangat mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang selama ini terus memberi dukungan, sehingga Kemenag bisa memberikan penghargaan luar biasa dalam mendukung sekaligus membantu guru PAI untuk mengikuti PPG dalam jabatan guru PAI.
Kata Azhari, dari tahun 2021 hingga 2023, guru PAI yang sudah lulus pre test PPG sebanyak 4.020 orang. Sebanyak 1.237 guru sudah mengikuti PPG yang dibiayai oleh anggaran pemerintah kabupaten/kota, sementara 1.796 guru PAI yang sudah lulus pre test belum mengikuti PPG.
Maka, menurut dia, hal tersebut menjadi peluang bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terutama di Aceh, untuk berkiprah dan berperan dalam meningkatkan guru PAI.
"PPG merupakan ikhtiar pemerintah dalam menciptakan guru yang berkualitas. IAIN Takengon sebagai salah satu perguruan tinggi yang punya legalitas LPTK bisa mengambil peran dalam melaksanakan program tersebut," katanya.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024