Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh bersama Bank Aceh memberikan edukasi serta sosialisasi sistem penyusunan dan penilaian kinerja ASN melalui E-Kinerja BKN hingga pembiayaan syariah kepada 800 pegawai PPPK setempat.
"Ini dalam rangka percepatan pemanfaatan maupun penggunaan E-Kinerja BKN sebagai salah satu indikator penilaian kinerja ASN yang terintegrasi secara nasional," kata Asisten III Asisten Administrasi Umum Setda Kota Banda Aceh, Faisal, di Banda Aceh, Jumat.
Faisal menyampaikan, birokrasi saat ini harus mengikuti perubahan lingkungan strategis, tidak lagi menggunakan cara kerja konvensional, melainkan beralih ke teknologi informasi dalam setiap proses kerjanya.
"Hal ini juga menjadi perhatian dalam program reformasi birokrasi, di mana terdapat digitalisasi administrasi pemerintahan yang mencakup semua aspek pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam sosialisasi yang berlangsung 15-16 Februari ini, Asisten I Setda Kota Banda Aceh, Bachtiar mengatakan, sebagai aparatur pemerintah, ASN PPPK dituntut memiliki etos kerja, dedikasi, profesional, jujur dan berintegritas.
"Sosialisasi E-kinerja diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi satuan kerja, khususnya tenaga PPPK dalam menyusun perencanaan/pelaksanaan kinerja, pelaporan serta evaluasi dengan aplikasi E-Kinerja BKN,” kata Bachtiar.
Sementara itu, Pemimpin Bank Aceh Kantor Cabang Utama, Ali
Muhayatsyah, mengatakan sosialisasi ini merupakan program kolaboratif Pemerintah Banda Aceh dengan Bank Aceh.
“Sinergi ini tentunya memberikan semangat baru bagi kita untuk terus memberikan dukungan dan kontribusi positif kepada kedua belah pihak,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga ikut mensosialisasikan implementasi Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh .
Selain itu, melalui sosialisasi ini diharapkan sejumlah layanan digital dan produk syariah yang dimiliki oleh Bank Aceh dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara optimal, terutama ASN.
“Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tentunya harus diikuti dengan edukasi yang relevan. Sesuai dengan kebutuhan layanan transaksi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” demikian Ali Muhayatsyah.
Baca juga: Bank Indonesia Aceh targetkan 10 juta transaksi QRIS pada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Ini dalam rangka percepatan pemanfaatan maupun penggunaan E-Kinerja BKN sebagai salah satu indikator penilaian kinerja ASN yang terintegrasi secara nasional," kata Asisten III Asisten Administrasi Umum Setda Kota Banda Aceh, Faisal, di Banda Aceh, Jumat.
Faisal menyampaikan, birokrasi saat ini harus mengikuti perubahan lingkungan strategis, tidak lagi menggunakan cara kerja konvensional, melainkan beralih ke teknologi informasi dalam setiap proses kerjanya.
"Hal ini juga menjadi perhatian dalam program reformasi birokrasi, di mana terdapat digitalisasi administrasi pemerintahan yang mencakup semua aspek pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam sosialisasi yang berlangsung 15-16 Februari ini, Asisten I Setda Kota Banda Aceh, Bachtiar mengatakan, sebagai aparatur pemerintah, ASN PPPK dituntut memiliki etos kerja, dedikasi, profesional, jujur dan berintegritas.
"Sosialisasi E-kinerja diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi satuan kerja, khususnya tenaga PPPK dalam menyusun perencanaan/pelaksanaan kinerja, pelaporan serta evaluasi dengan aplikasi E-Kinerja BKN,” kata Bachtiar.
Sementara itu, Pemimpin Bank Aceh Kantor Cabang Utama, Ali
Muhayatsyah, mengatakan sosialisasi ini merupakan program kolaboratif Pemerintah Banda Aceh dengan Bank Aceh.
“Sinergi ini tentunya memberikan semangat baru bagi kita untuk terus memberikan dukungan dan kontribusi positif kepada kedua belah pihak,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga ikut mensosialisasikan implementasi Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh .
Selain itu, melalui sosialisasi ini diharapkan sejumlah layanan digital dan produk syariah yang dimiliki oleh Bank Aceh dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara optimal, terutama ASN.
“Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tentunya harus diikuti dengan edukasi yang relevan. Sesuai dengan kebutuhan layanan transaksi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” demikian Ali Muhayatsyah.
Baca juga: Bank Indonesia Aceh targetkan 10 juta transaksi QRIS pada 2024
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024