Kejaksaan Negeri Aceh Barat meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, agar segera mengembalikan uang insentif pungutan pajak yang selama ini diterima, terkait dugaan korupsi pemungutan pajak daerah dengan indikasi kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
“Jika memang ada merasa menerima uang pajak insentif lampu jalan atau merasa tidak berhak menerima, silahkan kembalikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto kepada ANTARA di Meulaboh, Rabu.
Ia menyebutkan, pengembalian uang tersebut dapat dilakukan ke penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat, karena kasus tersebut saat ini telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
Baca juga: Jaksa periksa enam ASN Pemkab Aceh Barat terkait dugaan korupsi pajak daerah
Siswanto menyebutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut saat ini telah masuk ke tahap penyidikan, dan penyidik telah mengantongi cukup bukti yang mengindikasikan bahwa dalam penyaluran dana insentif pemungutan pajak di Pemkab Aceh Barat terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi.
“Jadi, bagi ASN atau pihak lain yang mau mengembalikan agar dapat menyerahkan kepada penyidik,” kata Siswanto menambahkan.
Ia menyebutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah merugikan keuangan daerah mencapai miliaran rupiah tersebut, saat ini masih terus dilakukan.
Pihaknya memastikan perkara dugaan korupsi tersebut akan terus berlanjut, serta masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi yang diduga mengetahui atau ikut menerima aliran dana insentif pungutan pajak daerah, yang telah berlangsung sejak tahun 2018-2022 lalu.
“Sampai sekarang ini masih ada sejumlah saksi dari ASN yang kami periksa, keterangan mereka kami butuhkan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini telah terjadi,” kata Siswanto.
Baca juga: Kejari Aceh Barat usut dugaan korupsi pajak daerah miliaran rupiah
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
“Jika memang ada merasa menerima uang pajak insentif lampu jalan atau merasa tidak berhak menerima, silahkan kembalikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto kepada ANTARA di Meulaboh, Rabu.
Ia menyebutkan, pengembalian uang tersebut dapat dilakukan ke penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat, karena kasus tersebut saat ini telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
Baca juga: Jaksa periksa enam ASN Pemkab Aceh Barat terkait dugaan korupsi pajak daerah
Siswanto menyebutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut saat ini telah masuk ke tahap penyidikan, dan penyidik telah mengantongi cukup bukti yang mengindikasikan bahwa dalam penyaluran dana insentif pemungutan pajak di Pemkab Aceh Barat terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi.
“Jadi, bagi ASN atau pihak lain yang mau mengembalikan agar dapat menyerahkan kepada penyidik,” kata Siswanto menambahkan.
Ia menyebutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah merugikan keuangan daerah mencapai miliaran rupiah tersebut, saat ini masih terus dilakukan.
Pihaknya memastikan perkara dugaan korupsi tersebut akan terus berlanjut, serta masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi yang diduga mengetahui atau ikut menerima aliran dana insentif pungutan pajak daerah, yang telah berlangsung sejak tahun 2018-2022 lalu.
“Sampai sekarang ini masih ada sejumlah saksi dari ASN yang kami periksa, keterangan mereka kami butuhkan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini telah terjadi,” kata Siswanto.
Baca juga: Kejari Aceh Barat usut dugaan korupsi pajak daerah miliaran rupiah
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024