Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi ujung barat Indonesia tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
"Kami, Kemenkumham Aceh, pasti akan mendukung pelaksanaan pilkada tahun ini berjalan lancar, dan tentu ini harus menjadi kesepakatan dan komitmen kita bersama," kata Meurah Budiman di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Meurah Budiman saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi persiapan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan TPS Pilkada 2024 yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
Dalam pemaparannya, Meurah Budiman menyampaikan pengalaman Kemenkumham Aceh dalam melaksanakan pemilu di lapas dan rutan se-Aceh pada pilpres dan pileg sebelumnya.
Ia menyebutkan data terbaru terkait jumlah pemilih di lapas dan rutan di Aceh, dengan total 7.796 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari 1.505 tahanan dan 6.291 narapidana.
"Pemilu sebelumnya dilaksanakan di 32 tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 4.249 orang dan daftar pemilih tambahan atau DPTb sebanyak 2.490, sehingga total pemilih mencapai 6.739 orang," sebut Meurah Budiman.
Meurah Budiman juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Beberapa tantangan tersebut meliputi masih banyaknya WBP yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
"Selain itu, karena adanya pemindahan narapidana dengan alasan keamanan, kerja sama dengan KIP yang belum optimal, serta ketersediaan surat suara yang tidak mencukupi di beberapa lapas dan tutan," sambungnya.
Meurah Budiman mengungkapkan harapannya kepada seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dan berkomitmen dalam menyukseskan Pilkada 2024 di Aceh, khususnya pada lapas dan rutan.
"Kerja sama yang solid antara Kemenkumham, KIP, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan seluruh WBP dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik."
"Kita juga harus memastikan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar dan kendala yang ada dapat diatasi secara bersama-sama," tegas Meurah Budiman.
Dengan koordinasi yang baik dan persiapan yang matang, diharapkan Pilkada 2024 di Aceh dapat berjalan sukses dan demokratis, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk WBP, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, pungkas Meurah Budiman.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Kami, Kemenkumham Aceh, pasti akan mendukung pelaksanaan pilkada tahun ini berjalan lancar, dan tentu ini harus menjadi kesepakatan dan komitmen kita bersama," kata Meurah Budiman di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Meurah Budiman saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi persiapan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan TPS Pilkada 2024 yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
Dalam pemaparannya, Meurah Budiman menyampaikan pengalaman Kemenkumham Aceh dalam melaksanakan pemilu di lapas dan rutan se-Aceh pada pilpres dan pileg sebelumnya.
Ia menyebutkan data terbaru terkait jumlah pemilih di lapas dan rutan di Aceh, dengan total 7.796 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari 1.505 tahanan dan 6.291 narapidana.
"Pemilu sebelumnya dilaksanakan di 32 tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 4.249 orang dan daftar pemilih tambahan atau DPTb sebanyak 2.490, sehingga total pemilih mencapai 6.739 orang," sebut Meurah Budiman.
Meurah Budiman juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Beberapa tantangan tersebut meliputi masih banyaknya WBP yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
"Selain itu, karena adanya pemindahan narapidana dengan alasan keamanan, kerja sama dengan KIP yang belum optimal, serta ketersediaan surat suara yang tidak mencukupi di beberapa lapas dan tutan," sambungnya.
Meurah Budiman mengungkapkan harapannya kepada seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dan berkomitmen dalam menyukseskan Pilkada 2024 di Aceh, khususnya pada lapas dan rutan.
"Kerja sama yang solid antara Kemenkumham, KIP, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan seluruh WBP dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik."
"Kita juga harus memastikan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar dan kendala yang ada dapat diatasi secara bersama-sama," tegas Meurah Budiman.
Dengan koordinasi yang baik dan persiapan yang matang, diharapkan Pilkada 2024 di Aceh dapat berjalan sukses dan demokratis, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk WBP, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, pungkas Meurah Budiman.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024