Gubernur minta dana hibah dibahas dalam APBA-P

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017 dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh Perubahan (APBA-P) guna menghindari persoalan hukum.

"Dana Hibah dan Bansos tersebut bukan tidak diproses, akan tetapi ditunda sementara waktu dan dibahas kembali dalam APBA Perubahan 2017 supaya terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku," kata Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan, dalam surat edaran tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial disebutkan dana hibah dapat dicairkan setelah dibahas dalam APBA Perubahan 2017.

"Jika ini dipaksakan kita khawatir akan banyak yang bermasalah secara hukum, baik penerima maupun pejabat yang menandatangani pencairan anggaran tersebut," katanya.

"Kita tidak mau ada penerima hibah dan bansos seperti dayah, masjid, sekolah dan lembaga lainnya ikut terseret dalam persoalan hukum, karena penganggaran dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin menyebutkan, edaran tersebut berlaku bagi anggaran hibah dan bansos yang belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Sedangkan bagi yang sesuai Permendagri tersebut sudah dapat diproses.

"Yang tidak sesuai Permendagri harus disesuaikan terlebih dahulu, kemudian diusulkan kembali dalam KUA PPAS APBA Perubahan 2017, untuk itu kita minta SKPA untuk segera melakukan evaluasi," katanya.

Ia mengatakan surat edaran tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah se-Aceh dan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta dalam rangka tertib administrasi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial tahun 2017.

Ia mengatakan, dana hibah dan bansos, sebagaimana disebut dalam surat edaran gubernur dapat diproses melalui APBA-P 2017 dengan tahapan pertama, adanya usulan proposal belanja hibah dan bansos ditujukan kepada gubernur/wakil gubernur.

Selanjutnya, proposal yang disampaikan kepada SKPA terlebih dahulu direkapitulasi oleh SKPA untuk mendapat disposisi oleh gubernur/wakil gubernur. Kepala SKPA/Biro membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan evaluasi usulan/proposal.

"Tim evaluasi SKPA/Biro hanya melakukan evaluasi proposal yang disampaikan sesuai usulan yang telah mendapatkan disposisi dan terhadap proposal yang tidak memiliki korelasi dengan program dan kegiatan SKPA/Biro dapat dikembalikan kepada pengusul/pemohon," katanya.

Selanjutnya, tim evaluasi melakukan evaluasi sebelum penetapan KUA-PPAS/KUPA-PPAS perubahan dan harus sesuai dengan rencana kerja (Renja) SKPA. Hasil evaluasi tim berupa rekomendasi harus disampaikan kepada gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Kemudian TAPA membuat daftar pertimbangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta sesuai daftar hasil evaluasi SKPA/Biro berupa rekomendasi.

Daftar rekapitulasi yang telah mendapatkan pengesahan ketua TAPA, digunakan sebagai dasar pencantuman dalam KUA-PPAS pada perubahan anggaran tahun 2017 dan tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.