Bank Indonesia Provinsi Aceh menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu memberi dampak positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh pada triwulan I-2024, dan diharapkan tren positif itu terus berlanjut meski penyelenggaraan Pemilu telah selesai.
“Penyelenggaraan Pemilu memang terbukti memiliki dampak ekonomi di Aceh. Walaupun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan diharapkan terus berlanjut walaupun penyelenggaraan Pemilu telah selesai dilaksanakan,” kata Kepala Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Rony dalam laporan perekonomian Aceh, sekaligus laporan itu menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemprov Aceh guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah berjulukan daerah Tanah Rencong itu di masa depan.
Baca juga: UMKM di Aceh perlu segera adaptasi dengan transaksi secara digital, ini sebabnya
Ia menjelaskan pesta demokrasi itu berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu. Calon legislatif pada pemilu kali ini di Aceh berasal dari 24 partai politik nasional dan enam partai politik lokal.
Pesta demokrasi tersebut juga nantinya akan dilanjutkan dengan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk memilih kepala daerah di setiap wilayah di Indonesia.
“Pergantian pemerintahan diharapkan dapat menjadi pemicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tengah berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pesta demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali tersebut tentu berdampak besar terhadap perekonomian.
Biaya penyelenggaraan Pemilu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD, partai, maupun calon legislatif dan eksekutif dapat mendorong kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).
Pada tahun 2024, menurut Rony, dampak penyelenggaraan Pemilu juga menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB Aceh pada triwulan I-2024.
Konsumsi pemerintah pada penyelenggaraan triwulan I-2024 tumbuh sebesar 20,83 persen secara yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar minus 8,74 persen secara yoy.
“Di sisi lain, konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 29,34 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 21,88 persen yoy,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, lapangan usaha jasa perusahaan juga tumbuh sebesar 2,79 persen secara year-on-year/yoy, atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang minus 0,02 persen yoy.
Di sisi lain, lapangan usaha administrasi pemerintahan juga tumbuh sebesar 9,08 persen yoy atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya minus 0,39 persen yoy.
Selain itu, kata Rony, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga mendorong kinerja lapangan usaha transportasi yang tumbuh sebesar 10,65 persen secara yoy, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,27 persen yoy.
Secara histori, Rony menambahkan, konsumsi komponen pemerintah dan LNPRT tersebut juga cenderung menunjukkan peningkatan pada periode penyelenggaraan Pemilu, baik saat Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019.
“Hal ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon legislatif atau eksekutif serta persiapan dan pelaksanaan pemilu yang membutuhkan pengeluaran pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: BI fasilitas petani Aceh belajar agrowisata pertanian organik di Bantar Agung
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
“Penyelenggaraan Pemilu memang terbukti memiliki dampak ekonomi di Aceh. Walaupun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan diharapkan terus berlanjut walaupun penyelenggaraan Pemilu telah selesai dilaksanakan,” kata Kepala Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Rony dalam laporan perekonomian Aceh, sekaligus laporan itu menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemprov Aceh guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah berjulukan daerah Tanah Rencong itu di masa depan.
Baca juga: UMKM di Aceh perlu segera adaptasi dengan transaksi secara digital, ini sebabnya
Ia menjelaskan pesta demokrasi itu berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu. Calon legislatif pada pemilu kali ini di Aceh berasal dari 24 partai politik nasional dan enam partai politik lokal.
Pesta demokrasi tersebut juga nantinya akan dilanjutkan dengan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk memilih kepala daerah di setiap wilayah di Indonesia.
“Pergantian pemerintahan diharapkan dapat menjadi pemicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tengah berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pesta demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali tersebut tentu berdampak besar terhadap perekonomian.
Biaya penyelenggaraan Pemilu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD, partai, maupun calon legislatif dan eksekutif dapat mendorong kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).
Pada tahun 2024, menurut Rony, dampak penyelenggaraan Pemilu juga menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB Aceh pada triwulan I-2024.
Konsumsi pemerintah pada penyelenggaraan triwulan I-2024 tumbuh sebesar 20,83 persen secara yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar minus 8,74 persen secara yoy.
“Di sisi lain, konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 29,34 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 21,88 persen yoy,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, lapangan usaha jasa perusahaan juga tumbuh sebesar 2,79 persen secara year-on-year/yoy, atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang minus 0,02 persen yoy.
Di sisi lain, lapangan usaha administrasi pemerintahan juga tumbuh sebesar 9,08 persen yoy atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya minus 0,39 persen yoy.
Selain itu, kata Rony, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga mendorong kinerja lapangan usaha transportasi yang tumbuh sebesar 10,65 persen secara yoy, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,27 persen yoy.
Secara histori, Rony menambahkan, konsumsi komponen pemerintah dan LNPRT tersebut juga cenderung menunjukkan peningkatan pada periode penyelenggaraan Pemilu, baik saat Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019.
“Hal ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon legislatif atau eksekutif serta persiapan dan pelaksanaan pemilu yang membutuhkan pengeluaran pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: BI fasilitas petani Aceh belajar agrowisata pertanian organik di Bantar Agung
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024