Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banggar DPRA) menyarankan kepada Pemerintah Aceh untuk fokus mengalokasikan anggaran daerah untuk pengentasan kemiskinan Aceh.
"Meminta kepada Pj Gubernur Aceh, dalam mengalokasikan anggaran kedepan lebih fokus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh," kata Juru Bicara Banggar DPRA, M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Reza Falevi dalam penyampaian pendapat Banggar DPRA pada rapat paripurna terkait rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2023, di gedung utama DPRA.
Falevi mengatakan, perekonomian Aceh memang mengalami pertumbuhan dari 2022 sebesar 4,21 persen, meningkat jadi 4,23 persen pada 2023.
Hal ini didorong dengan oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat pada komponen rumah tangga, pemerintah dan pembentukan modal tanpa domestik bruto.
Dirinya menyebutkan, ekonomi Aceh bersumber dari tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (29,59 persen), perdagangan reparasi mobil dan sepeda motor 15,96 persen, serta konstruksi (10,48 persen).
"Secara akumulatif, ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,05 persen terhadap PDRB Aceh (Laporan perekonomian Aceh)," ujarnya.
Namun, lanjut dia, meski mengalami peningkatan, perekonomian Aceh juga masih rendah dibandingkan dengan angka nasional yaitu 5,04 persen, serta Sumatera 4,59 persen.
Tak hanya itu, Aceh juga masih menyandang status daerah termiskin di Pulau Sumatera, di mana provinsi tertinggi adalah Lampung yaitu 5,40 persen, kemudian Sumatera Utara 5,2 persen dan Sumatera Selatan 4,94 persen.
"Dari total ekonomi Sumatera, kondisi ini menunjukkan angka peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh selama dua tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan lebih rendah dari nasional," katanya.
Maka dari itu, DPRA meminta Pemerintah Aceh untuk menyusun skema dan formulasi yang baik untuk program-program peningkatan pertumbuhan perekonomian di tanah rencong.
"Perlu dijelaskan terkait formulasi pertumbuhan ekonomi, sehingga Aceh bisa terbebas dari status termiskin di Sumatera," demikian Falevi Kirani.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPS Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh hingga Maret 2024 berkurang sebanyak 2.200 orang, yakni menjadi 804.530 orang, atau turun 0,22 persen dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 806.750 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Meminta kepada Pj Gubernur Aceh, dalam mengalokasikan anggaran kedepan lebih fokus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh," kata Juru Bicara Banggar DPRA, M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Reza Falevi dalam penyampaian pendapat Banggar DPRA pada rapat paripurna terkait rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2023, di gedung utama DPRA.
Falevi mengatakan, perekonomian Aceh memang mengalami pertumbuhan dari 2022 sebesar 4,21 persen, meningkat jadi 4,23 persen pada 2023.
Hal ini didorong dengan oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat pada komponen rumah tangga, pemerintah dan pembentukan modal tanpa domestik bruto.
Dirinya menyebutkan, ekonomi Aceh bersumber dari tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (29,59 persen), perdagangan reparasi mobil dan sepeda motor 15,96 persen, serta konstruksi (10,48 persen).
"Secara akumulatif, ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,05 persen terhadap PDRB Aceh (Laporan perekonomian Aceh)," ujarnya.
Namun, lanjut dia, meski mengalami peningkatan, perekonomian Aceh juga masih rendah dibandingkan dengan angka nasional yaitu 5,04 persen, serta Sumatera 4,59 persen.
Tak hanya itu, Aceh juga masih menyandang status daerah termiskin di Pulau Sumatera, di mana provinsi tertinggi adalah Lampung yaitu 5,40 persen, kemudian Sumatera Utara 5,2 persen dan Sumatera Selatan 4,94 persen.
"Dari total ekonomi Sumatera, kondisi ini menunjukkan angka peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh selama dua tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan lebih rendah dari nasional," katanya.
Maka dari itu, DPRA meminta Pemerintah Aceh untuk menyusun skema dan formulasi yang baik untuk program-program peningkatan pertumbuhan perekonomian di tanah rencong.
"Perlu dijelaskan terkait formulasi pertumbuhan ekonomi, sehingga Aceh bisa terbebas dari status termiskin di Sumatera," demikian Falevi Kirani.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPS Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh hingga Maret 2024 berkurang sebanyak 2.200 orang, yakni menjadi 804.530 orang, atau turun 0,22 persen dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 806.750 orang.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024