Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menyiapkan rancangan peraturan gubernur atau pergub mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 menyusul tidak adanya kesepakatan bersama DPR Aceh terkait pengesahannya dengan qanun atau peraturan daerah.
Ketua TAPA Dermawan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata di Banda Aceh, Jumat, mengatakan, selanjutnya rancangan APBA tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam waktu dekat ini.
"TAPA akan menghadap Mendagri, membahas rancangan ini, sekaligus meminta pengesahan. Rencananya, TAPA menghadap Mendagri Jumat (2/3)," kata Wiratmadinata.
Pengesahan APBA 2018 dengan pergub dilakukan Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBA 2018 antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh.
Baca juga: Mahasiswa desak APBA 2018 disahkan
Wiratmadinata menyebutkan, kesepakatan tersebut sesuai batas waktu yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Di mana, batas waktu 60 hari kerja yang diatur undang-undangan sudah berakhir, dan belum ada payung hukum untuk melanjutkan pembahasan bersama DPR Aceh.
"Jadi, mau tak mau Pemerintah Aceh harus mengikuti regulasi yang ada untuk segera membuat pergub untuk APBA 2018. Karena, bila tetap dilanjutkan justru hasilnya bisa berisiko inkonstitusional," ujar dia.
Wiratmadinata memaparkan pagu anggaran dalam rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang akan diusulkan ke Mendagri mencapai Rp15,3 triliun lebih.
Baca juga: DPRA awasi ketat pelaksanaan APBA 2018
Jumlah tersebut di atas pagu KUA-PPAS yang dibahas dengan DPR Aceh sebelumnya, yakni berkisar Rp14,7 triliun. Ada tambahan sebesar Rp600 miliar lebih. Tambahan Rp600 miliar tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun sebelumnya.
"Semoga usulan Rancangan Pergub ini segera mendapat persetujuan Mendagri, untuk mengakhiri penantian rakyat Aceh atas kepastian pengesahan APBA 2018," kata Wiratmadinata.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Ketua TAPA Dermawan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata di Banda Aceh, Jumat, mengatakan, selanjutnya rancangan APBA tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam waktu dekat ini.
"TAPA akan menghadap Mendagri, membahas rancangan ini, sekaligus meminta pengesahan. Rencananya, TAPA menghadap Mendagri Jumat (2/3)," kata Wiratmadinata.
Pengesahan APBA 2018 dengan pergub dilakukan Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBA 2018 antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh.
Baca juga: Mahasiswa desak APBA 2018 disahkan
Wiratmadinata menyebutkan, kesepakatan tersebut sesuai batas waktu yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Di mana, batas waktu 60 hari kerja yang diatur undang-undangan sudah berakhir, dan belum ada payung hukum untuk melanjutkan pembahasan bersama DPR Aceh.
"Jadi, mau tak mau Pemerintah Aceh harus mengikuti regulasi yang ada untuk segera membuat pergub untuk APBA 2018. Karena, bila tetap dilanjutkan justru hasilnya bisa berisiko inkonstitusional," ujar dia.
Wiratmadinata memaparkan pagu anggaran dalam rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang akan diusulkan ke Mendagri mencapai Rp15,3 triliun lebih.
Baca juga: DPRA awasi ketat pelaksanaan APBA 2018
Jumlah tersebut di atas pagu KUA-PPAS yang dibahas dengan DPR Aceh sebelumnya, yakni berkisar Rp14,7 triliun. Ada tambahan sebesar Rp600 miliar lebih. Tambahan Rp600 miliar tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun sebelumnya.
"Semoga usulan Rancangan Pergub ini segera mendapat persetujuan Mendagri, untuk mengakhiri penantian rakyat Aceh atas kepastian pengesahan APBA 2018," kata Wiratmadinata.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018