Blangpidie, (Antaranews Aceh) - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim mengemukakan penyaluran gas elpiji bersubsidi untuk masyarakat miskin di daerahnya tidak tepat sasaran.
"Kalau di pangkalan resmi, elpiji sering kosong namun tersedia banyak di kios-kios pengencer ilegal dijual dengan harga lebih tinggi dari ditetapkan Pemerintah," katanya di Blangpidie, Senin.
Hal itu disampaikan Akmal Ibrahim di sela-sela sambutan Kapolres Abdya baru AKBP M Bashori dihalaman rumah dinas ( pendopo ) bupati Abdya di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie
Kegiatan itu juga dihadiri wakil bupati Abdya Muslizar, Ketua DPRK Abdya Zaman Akli, Dandim 0110/Abdya Letkol Arm Iwan Aprianto, perwakilan Kejari Abdya Firmansyah Siregar, Sekda Thamrin, Asisten, Kepala SKPK, Camat dan Kepala desa.
"Saya berterima kasih pada petugas Satpol PP telah mengamankan pedagang gas elpiji nakal, serta menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian Polres," katanya.
Menurutnya, Pemerintah pusat memberikan amanah ke Pemerintah daerah untuk mengawasi penyaluran gas elpiji bersubdi dan menetapkan Harga Enceran Tertinggi (HET). Sementara izin membuka pangkalan gas bersubsidi di kecamatan-kecamatan dikeluarkan oleh pihak Pertamina. "Ini membingungkan," katanya menjelaskan.
“Yang berat-berat kasih ke kita, yang enak-enak mereka. Jadi, saya mohon dukungan kapolres baru, dan unsur Forkopimkab lainnya, supaya persoalan gas elpiji bersubsidi ini bisa cepat selesai,” tuturnya
“Sebetulnya persoalan ini simpel saja. Tidak boleh jual diluar pangkalan resmi. Selama ini dipangkalan resmi gas elpiji ngak ada. Sementara di kios-kios pengecer tidak resmi sudah ada. Ini banyak di Abdya,” ungkapnya
Begitu juga dengan pangkalan resmi. Setelah mobil pengakut elpiji datang membongkar gas bersubsidi ke pangkalannya, tidak lama kemudian usahanya langsung ditutup dan ketika masyarakat miskin datang membeli beralasan sudah habis.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Kalau di pangkalan resmi, elpiji sering kosong namun tersedia banyak di kios-kios pengencer ilegal dijual dengan harga lebih tinggi dari ditetapkan Pemerintah," katanya di Blangpidie, Senin.
Hal itu disampaikan Akmal Ibrahim di sela-sela sambutan Kapolres Abdya baru AKBP M Bashori dihalaman rumah dinas ( pendopo ) bupati Abdya di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie
Kegiatan itu juga dihadiri wakil bupati Abdya Muslizar, Ketua DPRK Abdya Zaman Akli, Dandim 0110/Abdya Letkol Arm Iwan Aprianto, perwakilan Kejari Abdya Firmansyah Siregar, Sekda Thamrin, Asisten, Kepala SKPK, Camat dan Kepala desa.
"Saya berterima kasih pada petugas Satpol PP telah mengamankan pedagang gas elpiji nakal, serta menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian Polres," katanya.
Menurutnya, Pemerintah pusat memberikan amanah ke Pemerintah daerah untuk mengawasi penyaluran gas elpiji bersubdi dan menetapkan Harga Enceran Tertinggi (HET). Sementara izin membuka pangkalan gas bersubsidi di kecamatan-kecamatan dikeluarkan oleh pihak Pertamina. "Ini membingungkan," katanya menjelaskan.
“Yang berat-berat kasih ke kita, yang enak-enak mereka. Jadi, saya mohon dukungan kapolres baru, dan unsur Forkopimkab lainnya, supaya persoalan gas elpiji bersubsidi ini bisa cepat selesai,” tuturnya
“Sebetulnya persoalan ini simpel saja. Tidak boleh jual diluar pangkalan resmi. Selama ini dipangkalan resmi gas elpiji ngak ada. Sementara di kios-kios pengecer tidak resmi sudah ada. Ini banyak di Abdya,” ungkapnya
Begitu juga dengan pangkalan resmi. Setelah mobil pengakut elpiji datang membongkar gas bersubsidi ke pangkalannya, tidak lama kemudian usahanya langsung ditutup dan ketika masyarakat miskin datang membeli beralasan sudah habis.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018