Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda menyatakan butuh dukungandan keseriusan pemangku kepentingan khususnya Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pembangunan yang bersumber dari APBA dan APBN.
"Artinya, perlu adanya keseriusan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk memastikan seluruh program pembangunan yang masuk dalam proyek strategis nasional harus benar-benar dikawal dan juga dipastikan tidak ada kendala termasuk dengan pembebasan lahan," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela silaturrahmi dengan Kepala Perum LKBN Antara Biro Aceh, Azhari terkait pembangunan sejumlah proyek nasional di Aceh seperti jalan tol, Waduk Keureto, Lhok Guci dan Jembatan Pango.
Ia menjelaskan untuk pembangunan Jembatan Pango, pihaknya telah mengalokasikan anggaran selama dua tahun untuk pembebasan lahan, namun anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan.
"Ini perlu keseriusan pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan agar proyek-proyek nasional yang dibangun di Aceh benar-benar berjalan maksimal, jangan sampai proyek tersebut tidak dapat dituntaskan akibat terkendala lahan khususnya," katanya.
Menurut dia politisi Partai Golkar tersebut, dirinya akan terus memperjuangkan agar pembangunan fisik yang dilaksanakan di Aceh bersumber dari APBN dan untuk lahan disiapkan oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu, untuk serius dalam melaksanakan berbagai pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap kawasan.
Wakil Ketua DPR Aceh tersebut juga berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dalam pengajuan program pembanguna terutama fisik yang menjadi tugas Pemerintah Pusat harus benar-benar siap dan serius untuk pelaksanaan program tersebut.
"Alhamdulillah Tol Nasional mulai berjalan dan telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo dan semoga proyek nasional lainnya berjalan sesuai harapan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Artinya, perlu adanya keseriusan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk memastikan seluruh program pembangunan yang masuk dalam proyek strategis nasional harus benar-benar dikawal dan juga dipastikan tidak ada kendala termasuk dengan pembebasan lahan," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela silaturrahmi dengan Kepala Perum LKBN Antara Biro Aceh, Azhari terkait pembangunan sejumlah proyek nasional di Aceh seperti jalan tol, Waduk Keureto, Lhok Guci dan Jembatan Pango.
Ia menjelaskan untuk pembangunan Jembatan Pango, pihaknya telah mengalokasikan anggaran selama dua tahun untuk pembebasan lahan, namun anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan.
"Ini perlu keseriusan pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan agar proyek-proyek nasional yang dibangun di Aceh benar-benar berjalan maksimal, jangan sampai proyek tersebut tidak dapat dituntaskan akibat terkendala lahan khususnya," katanya.
Menurut dia politisi Partai Golkar tersebut, dirinya akan terus memperjuangkan agar pembangunan fisik yang dilaksanakan di Aceh bersumber dari APBN dan untuk lahan disiapkan oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu, untuk serius dalam melaksanakan berbagai pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap kawasan.
Wakil Ketua DPR Aceh tersebut juga berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dalam pengajuan program pembanguna terutama fisik yang menjadi tugas Pemerintah Pusat harus benar-benar siap dan serius untuk pelaksanaan program tersebut.
"Alhamdulillah Tol Nasional mulai berjalan dan telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo dan semoga proyek nasional lainnya berjalan sesuai harapan," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019