Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan butuh kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan untuk membangun dan memajukan Sabang sebagai pusat ekonomi di provinsi ujung paling barat Indonesia.
"Pembangunan Sabang perlu sinergi dan kolaborasi, karena membangun Sabang hanya dilakukan satu pihak tentu tidak akan mampu mewujudkan kemajuan diberbagai sektor," kata Nova Iriansyah di Sabang, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela seminar Pengembangan Kawasan Sabang, yang dipusatkan di Aula Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Sabang.
Ia menjelaskan Sabang memiliki potensi besar untuk dikembangkan terutama pada sektor pariwisata dan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki itu maka perlu sinergi dan kebersamaan baik pemerintah daerah dan juga BPKS serta pemangku kepentingan lainnya.
"Pembangunan dan pengembangan sebuah kawasan pengusahaan hanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada Superman yang bisa membangun Sabang seorang diri. Membangun Sabang harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kebijakan terkait, dan mendapatkan dukungan masyarakat," katanya.
Sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nova juga berkomitmen mendukung BPKS selaku lembaga yang diberi amanat sebagai badan pengusahaan kawasan untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk pembangunan Sabang.
"BPKS sudah saatnya membuka dan menjalin kerja sama dengan lembaga, institusi bahkan negara-negara maju seperti Singapura, sehingga upaya meningkatkan geliat ekonomi di Sabang dapat terwujud," katanya.
Menurut dia, dengan payung hukum yang telah ada saat ini, BPKS harus terus dijalankan dan segera mengidentifikasi qanun/peraturan daerah, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang paling signifikan dan prioritas yang harus dirumuskan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan BPKS.
"Sabang adalah kepingan "surga" yang jatuh ke bumi. Kita semua memiliki tugas berat untuk membangun kepingan "surga" ini agar dapat berimbas positif bagi kehidupan masyarakat," kata Nova.
Ia juga berpesan kepada BPKS untuk melakukan koordinasi dan sinergisitas program percepatan pengembangan Kawasan Sabang bersama SKPA terkait, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh Besar, mendorong berbagai pemikiran dan kebijakan agar pelabuhan Sabang dapat hidup dan aktif dengan aktivitas dan industri jasa kepelabuhanan.
"Saya juga meminta BPKS mencari operator pelabuhan yang representatif yang mampu mengoperasionalkan Pelabuhan Sabang sebagai Pelabuhan Hub Internasional lengkap dengan terminal cruise dan keperluan lainnya," katanya.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan pada tahun 2000 melalui UU No. 37 Tahun 2000.?
BPKS adalah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memajukan Kawasan Sabang. BPKS juga berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola Kawasan Sabang.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Pembangunan Sabang perlu sinergi dan kolaborasi, karena membangun Sabang hanya dilakukan satu pihak tentu tidak akan mampu mewujudkan kemajuan diberbagai sektor," kata Nova Iriansyah di Sabang, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela seminar Pengembangan Kawasan Sabang, yang dipusatkan di Aula Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Sabang.
Ia menjelaskan Sabang memiliki potensi besar untuk dikembangkan terutama pada sektor pariwisata dan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki itu maka perlu sinergi dan kebersamaan baik pemerintah daerah dan juga BPKS serta pemangku kepentingan lainnya.
"Pembangunan dan pengembangan sebuah kawasan pengusahaan hanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada Superman yang bisa membangun Sabang seorang diri. Membangun Sabang harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kebijakan terkait, dan mendapatkan dukungan masyarakat," katanya.
Sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nova juga berkomitmen mendukung BPKS selaku lembaga yang diberi amanat sebagai badan pengusahaan kawasan untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk pembangunan Sabang.
"BPKS sudah saatnya membuka dan menjalin kerja sama dengan lembaga, institusi bahkan negara-negara maju seperti Singapura, sehingga upaya meningkatkan geliat ekonomi di Sabang dapat terwujud," katanya.
Menurut dia, dengan payung hukum yang telah ada saat ini, BPKS harus terus dijalankan dan segera mengidentifikasi qanun/peraturan daerah, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang paling signifikan dan prioritas yang harus dirumuskan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan BPKS.
"Sabang adalah kepingan "surga" yang jatuh ke bumi. Kita semua memiliki tugas berat untuk membangun kepingan "surga" ini agar dapat berimbas positif bagi kehidupan masyarakat," kata Nova.
Ia juga berpesan kepada BPKS untuk melakukan koordinasi dan sinergisitas program percepatan pengembangan Kawasan Sabang bersama SKPA terkait, Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh Besar, mendorong berbagai pemikiran dan kebijakan agar pelabuhan Sabang dapat hidup dan aktif dengan aktivitas dan industri jasa kepelabuhanan.
"Saya juga meminta BPKS mencari operator pelabuhan yang representatif yang mampu mengoperasionalkan Pelabuhan Sabang sebagai Pelabuhan Hub Internasional lengkap dengan terminal cruise dan keperluan lainnya," katanya.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan pada tahun 2000 melalui UU No. 37 Tahun 2000.?
BPKS adalah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memajukan Kawasan Sabang. BPKS juga berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola Kawasan Sabang.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019