Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Prof Muchlisin menilai Pemerintah Aceh belum memiliki perencanaan yang matang yang berbasis data ilmiah dan fakta dalam mengelola sektor perikanan, bahkan akademisi kurang dilibatkan dalam menyusun perencanaan.
"Jadi menurut saya diperencanaan mungkin selama ini belum sepenuhnya berdasarkan data ilmiah dan fakta di lapangan, sehingga begitu direncanakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kondisi alam, kondisi masyarakat, kultur masyarakat dan seterusnya," katanya di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut diutarakan guru besar Unsyiah ini saat dimintai tanggapan terkait dengan keseriusan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan potensi perikanan yang dimiliki daerah paling barat Indonesia ini.
Baca juga: Akademisi: Pemerintah Aceh belum serius kembangkan sektor perikanan
Ia menjelaskan, selama ini penyusunan perencanaan yang dilakukan pemerintah tidak melibatkan para akademisi dari kampus. Padahal data-data ilmiah juga menjadi dasar penyusunan pengelolaan perikanan tersebut sebagian besarnya ada di kampus.
"Data ilmiah itu harus melibatkan kampus. Tapi kawan-kawan di dinas mungkin merasa tidak penting itu data ilmiah, mungkin mereka hanya melihat fakta-fakta. Dan fakta-fakta itu kan ada fakta yang tersembunyi juga yang harus dikorek,” kata Muchlisin.
Kemudian, ia menyebutkan Pemerintah Aceh terkesan belum serius mengelola industri perikanan di daerah "Serambi Mekkah" ini. Hal itu mengacu pada alokasi anggaran untuk sektor tersebut sangat sedikit, sebesar Rp417 miliar atau 2,4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 bernilai Rp17,104 triliun.
Baca juga: 10 ton ikan kerapu hidup diekspor ke Hongkong
"Kalau anggaran juga masalah, pengalokasian anggaran kecil sekali tidak sampai lima persen. Jadi bagaimana mau kita bilang perikanan maju kalau stimulus dari pemerintah saja rendah. Semua pembangunan itu tugas pemerintah menyediakan infrastruktur, harus disediakan dengan baik dan lengkap," ungkapnya.
Maka, sebab itu kalau anggaran terbatas bagaimana infrastruktur perikanan bisa terbangun. Memang kata Muchlisin, investasi di sektor perikanan cukup besar, dan bahkan setelah infrastruktur berdiri maka pemerintah juga harus memikirkan biaya perawatan.
"Kalau tidak dalam jangka waktu tertentu rusak. (Selama ini) kadang-kadang ada dana sedikit dibangun tapi tidak dipakai, karena salah tempat, salah spek, sehingga tidak bisa dipakai makanya rusak. Ada yang bisa dipakai tapi tidak ada biaya perawatan akhirnya rusak juga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Jadi menurut saya diperencanaan mungkin selama ini belum sepenuhnya berdasarkan data ilmiah dan fakta di lapangan, sehingga begitu direncanakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kondisi alam, kondisi masyarakat, kultur masyarakat dan seterusnya," katanya di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut diutarakan guru besar Unsyiah ini saat dimintai tanggapan terkait dengan keseriusan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan potensi perikanan yang dimiliki daerah paling barat Indonesia ini.
Baca juga: Akademisi: Pemerintah Aceh belum serius kembangkan sektor perikanan
Ia menjelaskan, selama ini penyusunan perencanaan yang dilakukan pemerintah tidak melibatkan para akademisi dari kampus. Padahal data-data ilmiah juga menjadi dasar penyusunan pengelolaan perikanan tersebut sebagian besarnya ada di kampus.
"Data ilmiah itu harus melibatkan kampus. Tapi kawan-kawan di dinas mungkin merasa tidak penting itu data ilmiah, mungkin mereka hanya melihat fakta-fakta. Dan fakta-fakta itu kan ada fakta yang tersembunyi juga yang harus dikorek,” kata Muchlisin.
Kemudian, ia menyebutkan Pemerintah Aceh terkesan belum serius mengelola industri perikanan di daerah "Serambi Mekkah" ini. Hal itu mengacu pada alokasi anggaran untuk sektor tersebut sangat sedikit, sebesar Rp417 miliar atau 2,4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 bernilai Rp17,104 triliun.
Baca juga: 10 ton ikan kerapu hidup diekspor ke Hongkong
"Kalau anggaran juga masalah, pengalokasian anggaran kecil sekali tidak sampai lima persen. Jadi bagaimana mau kita bilang perikanan maju kalau stimulus dari pemerintah saja rendah. Semua pembangunan itu tugas pemerintah menyediakan infrastruktur, harus disediakan dengan baik dan lengkap," ungkapnya.
Maka, sebab itu kalau anggaran terbatas bagaimana infrastruktur perikanan bisa terbangun. Memang kata Muchlisin, investasi di sektor perikanan cukup besar, dan bahkan setelah infrastruktur berdiri maka pemerintah juga harus memikirkan biaya perawatan.
"Kalau tidak dalam jangka waktu tertentu rusak. (Selama ini) kadang-kadang ada dana sedikit dibangun tapi tidak dipakai, karena salah tempat, salah spek, sehingga tidak bisa dipakai makanya rusak. Ada yang bisa dipakai tapi tidak ada biaya perawatan akhirnya rusak juga," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019