"Setiap satu rupiah anggaran yang digunakan harus transparan, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, anggaran pemerintah ini merupakan milik rakyat," kata Ketua DPRK Banda Aceh Yudi Kurnia di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Yudi Kurnia ketika memimpin sidang paripurna DPRK Banda Aceh yang membahas penyampaian dan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun anggaran 2014.
Politisi Partai Demokrat tersebut menyebutkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah memberikan hak dan kuasanya kepada wakil-wakilnya di DPRK.
Pemberian hak dan kuasa ini untuk memastikan pemerintah menjalankan amanah menyejahterakan rakyat. Kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari pada pengelolaan anggaran yang optimal.
"Rakyat sebagai pembayar pajak tentu tidak menginginkan uang yang mereka berikan tersebut dikelola dengan tidak baik. Karena itu, setiap satu rupiah uang rakyat harus dikelola semaksimal mungkin, transparan, dana akuntabilitas," ungkap Yudi Kurnia.
DPRK, kata dia, sebagai lembaga legislatif juga ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Tanggung jawab ini seperti membahas dan mengesahkan anggaran serta mengawasi pelaksanaan.
Oleh karena itu, lanjut dia, anggaran yang dikelola oleh eksekutif pemerintahan harus diawasi seoptimal mungkin, sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa tercapai.
"Karena itu, kami mengajak peran aktif para anggota dewan berperan aktif dalam membahas usulan-usulan anggaran serta mengawasinya secara ketat, sehingga setiap program kerja anggaran terealisasi sesuai rencana," kata Yudi Kurnia.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
