Dipo Alam: Indonesia hijrah dari kehidupan multikrisis

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menilai, bangsa Indonesia telah berhasil hijrah dari kehidupan multikrisis pada 1998 dan krisis ekonomi global pada 2008 menjadi kehidupan yang lebih baik pada saat ini."Alhamdulillah kita telah berhasil hijrah, meski kita akan selalu dihadapkan pada tantangan untuk lebih baik lagi, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global," ujarnya sebagaimana dikutip laman Sekretariat Kabinet RI dalam memaknai 1 Muharram 1435 Hijriyah.Memperingati Tahun Baru Islam hari ini, Dipo mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama umat Islam di Tanah Air memahami makna hijrah dari keterpurukan menuju kebangkitan, hijrah menjalani kehidupan yang duniawi dan spiritual yang lebih, serta hijrah menjadi manusia yang lebih menghargai sesama, dan lebih toleran terhadap yang lain.Ia mengemukakan berbagai keberhasilan bangsa Indonesia, seperti menurunkan angka kemiskinan dari 17 persen (2004) menjadi 11,6 persen (2013), diikuti turunnya pengangguran dari 10 persen (2004) menjadi 5,92 persen pada tahun ini.Selain itu, dikemukakannya, ada kenaikkan pendapatan per kapita dari 1.200 dolar Amerika Serikat (2004) menjadi 4.000 dolar AS, dan menempati peringkat ke-16 ekonomi dunia, dan masuk menjadi anggota kelompok 20 Negara (G-20)."Itu adalah fakta adanya semangat mewujudkan semangat hijrah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk terus memperbaiki kehidupan di dunia," katanya.Sekarang yang diperlukan, menurut dia, bangsa Indonesia juga dituntut untuk terus menapaki kehidupan yang lebih baik.Ia bersyukur, karena pemerintah didukung dengan kekuatan para pemangku kepentingan lainnya, seperti legislatif, yudikatif, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan tentunya rakyat memiliki semangat yang sama untuk terus menjadikan Indonesia yang lebih baik dari sekarang.Oleh karena itu, ia berkeyakinan, sejumlah program pembangunan seperti Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas Nusantara akan bisa diwujudkan.Meskipun, dia menambahkan, pemerintah hanya mampu menyediakan 12 persen saja dari seluruh anggaran yang diperlukan sekira Rp4.000 triliun. (*)Editor: Priyambodo RH