Banda Aceh, 5/9 (Antaraaceh) - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Aceh Barat Dr Syamsuar Basyariah menyarankan kurikulum pendidikan di Aceh harus diimbangi agar sejalan dengan upaya pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).
"Konsep pendidikan Islam harus diimbangi dengan kebutuhan tenaga pendidik, jangan hanya anggaran pendidikan untuk bantuan bus sekolah dan infrastruktur, sementara untuk peningkatan kwalitas tenaga pendidik sangat kecil," katanya di Meulaboh, Jumat.
Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tengku Dirundeng Meulaboh itu menyebutkan, Aceh saat ini mengalami krisis tenaga pendidik yang ahli di bidangnya seperti untuk guru Bahasa Arab, guru Fiqih, Pendidikan Alquran, Pendidikan Sejarah Islam dan Pendidikan Ahklak, sementara guru agama di Aceh mayoritas menguasai pendidikan agama umum.
Syamsuar menyarankan, Pemda Aceh harus dapat memanfaatkan dana otonomi khusus (otsus) lebib besar untuk peningkatan kwalitas tenaga pendidik tidak hanya terpaku mengharapkan bagian dana APBN 20 persen secara nasional.
Ia mengapresiasi DPR Aceh yang hingga saat ini masih melakukan revisi Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan sebagai tindak lanjut melakukan uji kelayakan penyusunan kurikulum pendidikan Aceh untuk diterapkan pada tahun ajaran 2014-2015.
Akan tetapi ia meminta, yang memuat konsep pendidikan Islami tidak ada yang dihapus dan apabila perlu ditambah lagi beberapa poin seperti mengintegrasikan pendidikan kurikuler dan ekstra kurikuler dan menambah pendanaan peningkatan kwalitas tenaga pendidik sehingga sejalan dengan cita-cita pemerintah Aceh.
"Sebaiknya apa yang diajarkan di sekolah umum atau madrasah itu juga dilakukan juga di pasantren atau tempat pengajian dan yang penting lagi pendanaan untuk tenaga pengajar harus ditingkatkan sehingga konsep pendidikan Islam itu bisa berjalan," imbuhnya.
Menyangkut adanya mata pelajaran "kitab kuning" atau pendidikan bahasa "Arab latin" sangat tepat dimasukan dalam kurikulum pendidikan Aceh, namun harus ditambah perimbangannya dengan pendidikan bahasa Arab, tujuannya agar pelajar tidak bingung.
Dengan tersedianya tanaga pendidik yang cukup maka secara tidak langsung pemerintah menciptakan lapangan kerja kepada lulusan perguruan tinggi Islam dan seluruh perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan lanjutan akan mengadopsi kurikulum tersebut.
Selain itu apabila ini terwujud, maka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah bisa dikatakan sudah sampai pada yang dicitakan dan  pendidikan di Aceh dapat dikatakan seimbang terhadap kebutuhan nasional dan itu diakomodir oleh kurikulum nasional.
"Bagaimana membaca kitab kuning kalau siswa tidak bisa baca Alquran, ini perlu diimbangi adanya pelajaran "Bahasa Jawo" dengan Bahasa Arab dan ini harus diintergrasikan dengan esktra kurikuler di luar jam sekolah," katanya menambahkan.
Lebih lanjut dikatakan, perpaduan kurikulum "Arab Jawo" (Arab latin) dengan bahasa Arab sangat positif dilanjutkan pengembanganya di Aceh sebab bahasa mencerminkan suatu bangsa untuk mengangkat martabat Aceh ke internasional dengan bahasa Arab.
Terlebih lagi menurut Syamsuar, bahasa "Jawo" membuat masyarakat cerdas, dan para sejawaran Aceh banyak mengekspos peninggalan dalam bahasa latin itu sehingga terkenal sebagai bahasa serumpun dengan Negara Malaysia.
Ia melihat, Aceh masih sangat banyak membutuhkan pembenahan dunia pendidikan disamping untuk meningkatkan taraf hidup generasi serta menciptakan lapangan kerja di dunia pendidikan masih harus dibuka luas.
"Kita tidak bisa merubah sekolah kalau tidak ada muatan agama yang kuat, tenaga pendidik yang ahli di bidangnya harus dimanfaatkan dan pendanaan harus diimbangi dengan kebutuhan dunia pendidikan," katanya menambahkan.


Editor : Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2026