Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 atau periode Januari hingga Maret 2021.
"Anggaran PEN yang naik 21 persen kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan kuartal satu terutama Januari, Februari dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menyebutkan anggaran PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, naik 21 persen dari realisasi PEN tahun lalu Rp579,78 triliun dan akan dilakukan percepatan pelaksanaan program serta pemberian insentif.
Ia menuturkan pemerintah telah melakukan percepatan realisasi program bantuan sosial yang pada Januari telah mencapai Rp16,59 triliun yakni meliputi PKH, sembako, BST, dan BLT dana desa.
Program-program tersebut masuk dalam perlindungan sosial dengan anggaran Rp157,41 triliun meliputi PKH Rp28,71 triliun, kartu sembako Rp45,12 triliun, prakerja Rp20 triliun, BLT dana desa Rp14,4 triliun, bansos tunai Rp12 triliun, dan perlinsos lainnya Rp37,18 triliun.
Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah juga akan mempercepat penganggaran dan realisasi bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021.
Kemudian, melalui program padat karya Rp27,33 triliun yang masuk dalam program prioritas diharapkan mulai berjalan pada Februari dan Maret terutama di Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selanjutnya, melalui insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat yang PMK-nya sedang dalam finalisasi dan relaksasi akan mulai diberlakukan pada Maret 2021.
Berikutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 turut didorong dengan vaksinasi tahap kedua yang akan memberikan kepercayaan sehingga masyarakat terutama kelompok menengah dan atas dapat melakukan aktivitas baik mobilitas maupun konsumsi.
"Ini akan menjadi daya dorong pemulihan ekonomi," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sekaligus memberikan fasilitas kepabeanan untuk alat kesehatan dan vaksin yang total fasilitasnya Rp825,3 miliar dengan nilai impornya sebesar Rp4,52 triliun.
Secara rinci, impor alat kesehatan akan diberikan dengan nilai fasilitas Rp234,26 miliar sedangkan impor vaksin melalui PMK 188/2020 dengan nilai fasilitas Rp591,06 miliar terhadap 29,3 juta dosis.
