Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan bahwa pihaknya akan segera membentuk kepengurusan baru KADIN Indonesia periode 2021-2026.
Arsjad Rasjid, dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Jumat, mengatakan bahwa laporan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII KADIN Indonesia telah selesai ditandatangani oleh para panitia Munas.
"Setelah penandatanganan hari ini, salah satu hal yang akan dilakukan kedepannya adalah membentuk kepengurusan, dan KADIN Indonesia bisa lebih efektif lagi bergerak," kata Arsjad Rasjid.
Arsjad menyampaikan, penandatanganan laporan hari ini merupakan momentum bagi organisasi yang ia pimpin untuk bekerja lebih keras lagi ke depannya demi menyelesaikan semua tanggungjawab yang diamanahkan kepada dirinya.
Menurut Arsjad, tugas KADIN Indonesia saat ini tidak mudah saat ini, di mana mereka harus ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pandemi COVID-19.
Saat ini, kata Arsjad, pihaknya masih terus mendorong program vaksinasi gotong royong, dengan tujuan membantu pemerintah mengejar target vaksinasi nasional, tanpa membebani APBN.
"KADIN juga membantu menyelesaikan permasalahan kelangkaan tabung oksigen, dan kita juga ikut membangun pusat-pusat pengisian oksigen untuk masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Selain permasalahan kesehatan, lanjut Arsjad, tugas KADIN yang tidak kalah beratnya adalah membantu pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena permasalahan kesehatan dan ekonomi merupakan dua hal yang harus bisa diselesaikan secara bersamaan.
Dalam kesempatan ini, Arsjad juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan Munas.
Dirinya menekankan, Munas di Kendari menunjukan bahwa para pengusaha bisa melaksanakan proses demokrasi dengan baik, dan hal itu menjadi modal untuk KADIN Indonesia agar lebih baik lagi.
"Saya juga ingin menegaskan, bahwa KADIN adalah rumah bagi semua pihak. Rumah bagi para pengusaha dari berbagai macam latar belakang. Tidak ada kelompok atau kubu-kubuan di KADIN, semuanya adalah satu," kata Arsjad.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Munas KADIN Adisatrya Sulisto mengatakan bahwa penandatanganan hari ini bagian dari tata tertib organisasi yang harus dilaksanakan.
"Kalau dari saya tentunya sebagai ketua penyelenggara menyampaikan laporan munas ke delapan KADIN, dan dari teman-teman pimpinan sidang, menyampaikan hasil persidangan, karena ini semua bagian penting dari munas," kata Adisatrya.
Dirinya juga menuturkan bahwa kedepannya, Ketua Umum KADIN Indonesia yang baru bisa menyusun kepengurusan. Bahkan, telah disepakati kalau penyusunan pengurus ini menjadi prioritas tugas ketua umum yang baru.
"Tadi sudah disampaikan, bahwa prioritasnya sekarang adalah kepengurusan kadin 2021-2026, harus segera ditetapkan, Pak ketua umum tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu segera oleh pengurus," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pimpinan Sidang Munas KADIN Indonesia di Kendari Muhammad Armyn Syarif Latuconsina juga menambahkan bahwa ia sangat berharap di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, KADIN Indonesia bisa lebih efektif lagi membantu menyelesaikan permasalahan bangsa, terutama permasalahan pandemi COVID-19.
"Kita lihat di media-media beliau sudah tampil sebagai ketua KADIN dalam bermitra dengan pemerintah, membantu pemerintah dalam persoalan-persoalan kebangsaan, salah satunya adalah soal Covid. Sebagai ketua KADIN daerah, tentu kami mendukung," katanya.
Hal senada juga diutarakan Andi Rukman Karumpa, anggota kepanitiaan Munas KADIN ini juga berharap kepengurusan yang baru harus secepatnya dibentuk. Karena keadaan hari ini telah mengharuskan wadah para pengusaha untuk bergerak jauh lebih cepat.
Selaku pimpinan sidang Munas, dirinya juga meminta kepada formatur terpilih untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama untuk segera menentukan rapat dewan pengurusnya. Karena KADIN harus bekerja cepat, di mana ketua umum harus didampingi oleh dewan pengurusnya.
"Kami juga meminta kepada ketua umum, bahwa hasil rancangan keputusan yang telah kami buat yang sudah disahkan semua, supaya dibuat rapat pimpinan nasional, jadi nggak ada pleno lagi, sudah selesai," demikian Andi Rukman.
