Ini yang dilakukan BI Aceh maksimalkan TPID dan TP2DD

Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh memfasilitasi penyusunan langkah kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyusunan laporan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se Aceh di Banda Aceh.

“Kegiatan ini bertujuan membangun kapasitas kedua tim dalam rangka menyusun langkah kerja dan juga menyusun laporan TPID sehingga dapat dilakukan tindaklanjut dari laporan tersebut,” kata Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani di Banda Aceh, Senin,

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela membuka Forum Penyusunan Roadmap ETPD & Workshop Penyusunan Laporan TPID yang diikuti Sekretaris Daerah Aceh dan seluruh kab/kota se-Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan seluruh kab/kota se-Aceh, Kepala Biro Perekonomian Aceh, Kepala Bagian Perekenomian Kab/Kota se-Aceh serta pejabat/staf penyusun laporan TPID.

Achris Sarwani yang juga Wakil Ketua TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjelaskan efektivitas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID terhadap pengendalian inflasi nasional dan daerah menunjukkan hasil yang positif.

“TPID Provinsi memiliki peran yang semakin kuat dalam pengendalian inflasi, sehingga TPID Provinsi dapat melakukan pembinaan kepada TPID Kabupaten/Kota-nya agar semakin bagus kinerjanya dalam pengendalian inflasi,” katanya.

Ia menyebutkan pada tahun 2021, TPID di Aceh yang mengirimkan laporan kinerja ke TPIP relatif sedikit, yaitu hanya TPID Provinsi da empat kabupaten/kota.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2020, telah terjadi peningkatan pada tahun 2021. Pada TPID Awards tahun lalu, champion dari TPID Provinsi untuk Pulau Sumatera adalah Sumatera Utara,” katanya.

Menurut dia kinerja TPID Provinsi Aceh masih berada di angka 79,84 persen, sehingga perlu pembenahan dari seluruh aspek (proses, output, dan outcome) agar dapat meningkatkan nilai akhir kinerja TPID.

Ia berharap pada TPID Awards 2022, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat melakukan penyusunan, serta pengiriman laporan tersebut sehingga meningkatkan angka partisipasi menjadi 100 persen.

““Insya Allah dengan adanya fasilitasi penyusunan ini seluruh kabupaten/kota di Aceh akan dapat mengirimkan laporannya 100 persen,” katanya.

Ia menambahkan kemudian untuk TP2DD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan lainnya yang dibentuk untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan ETP, serta integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan.

“Elektronifikasi bertujuan agar terjadi integrasi ekonomi dan keuangan digital yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.