Seoul (ANTARA) - Korea Utara melaporkan wabah pertama COVID-19 pada Kamis, menyebutnya "darurat nasional terparah" dan memerintahkan lockdown di seluruh negeri, sementara varian Omicron dikabarkan terdeteksi di Pyongyang.
Pengakuan pertama secara terbuka tentang infeksi COVID-19 itu menunjukkan kemungkinan adanya krisis besar di negara itu, yang selama ini menolak menerima bantuan vaksin dari dunia internasional dan menutup perbatasannya.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tak satu pun kasus COVID-19 atau tingkat vaksinasi yang dilaporkan Korut.
"Ada kejadian darurat terbesar di negara ini, dengan celah di garda terdepan karantina darurat kami, yang telah dijaga dengan aman selama lebih dari dua tahun tiga bulan sejak Februari 2020," kata kantor berita resmi KCNA.
KCNA merujuk pada kasus-kasus terdeteksi yang dipicu subvarian Omicron virus corona, BA.2.
Laporan itu mengatakan orang-orang di ibu kota Pyongyang telah terjangkit varian tersebut, tanpa memerinci jumlah kasus atau dugaan sumber infeksi.
Sampel dari mereka yang terinfeksi dikumpulkan pada 8 Mei, katanya.
Laporan itu dirilis ketika pemimpin Korut Kim Jong Un memimpin rapat Partai Pekerja untuk membahas respons atas wabah pertama tersebut.
Kim memerintahkan semua kota dan desa "mengunci ketat" wilayah mereka untuk mencegah penyebaran virus corona.
Dia mengatakan pasokan medis cadangan darurat akan dimobilisasi, menurut KCNA.
"Tindakan pencegahan epidemi negara akan dialihkan ke sistem pencegahan epidemi darurat maksimum," kata KCNA.
Meskipun Korut belum pernah memastikan satu pun infeksi virus corona di negara itu, para pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat meragukan hal itu, terutama ketika kasus varian Omicron yang sangat menular dilaporkan oleh tetangganya, Korsel dan China.
Korut yang terisolasi telah menerapkan aturan karantina ketat, termasuk menutup perbatasan, sejak pandemi dimulai pada awal 2020.
Pada Juli tahun itu, Kim menyatakan status darurat dan memberlakukan lockdown di Kaesong dekat perbatasan antar-Korea selama tiga pekan setelah seorang pria yang membelot ke Korsel pada 2017 dan kembali ke kota itu menunjukkan gejala COVID-19.
Hingga 31 Maret, 64.207 dari 24,7 juta lebih penduduk Korut telah menjalani tes COVID-19 dan semuanya negatif, menurut data terkini dari WHO.
Selama ini Korut menolak pengiriman vaksin COVID-19 dari skema berbagi vaksin global COVAX dan Sinovac Biotech China, yang menunjukkan bahwa tak satu pun penduduknya telah divaksin.
Kantor presiden Korsel mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, yang baru saja dilantik, akan terus memisahkan urusan kemanusiaan dan politik, membuka kesempatan untuk memberikan bantuan ke Korut.
Laporan KCNA pada Kamis itu mengatakan Kim memberi tahu rapat Partai Pekerja bahwa tujuan dari sistem karantina darurat yang diberlakukan adalah untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus serta mengobati mereka yang terinfeksi dengan cepat agar sumber penyebaran bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat mungkin.
Fakta bahwa Kim menggelar rapat politbiro pada dini hari dan cepatnya media pemerintah menyiarkan hal itu menunjukkan adanya situasi mendesak, kata Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
"Secara eksternal, mungkin ada pesan secara tak langsung tentang kebutuhan bekerja sama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit untuk menanganinya sendiri," kata Yang.
Sebuah laman Korsel yang memantau aktivitas di Pyongyang mengatakan pekan ini bahwa penduduk telah diminta untuk pulang dan tinggal di rumah karena "masalah nasional" tanpa memberi rincian.
Sebelumnya pada Kamis, stasiun TV pemerintah China melaporkan Korut telah memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sejak 11 Mei ketika banyak dari mereka mengalami "dugaan gejala flu", tanpa menyebut COVID-19.
Lintas perbatasan utama antara Dandong di China dan kota Sinuiju di Korut ditutup pada April akibat situasi COVID-19 di kota China itu, kata China.
Sumber: Reuters
