Langsa (ANTARA Aceh) - Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Hendra Vramenia menilai program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui Kementerian Pertanian cenderung pilih kasih dan diskriminatif.

"Kalau AUTP tidak berlaku untuk petani sawah tadah hujan, itu artinya Kementan diskriminatif," kata Hendra ketika dihubungi dari Langsa, Selasa.

Pasalnya, lanjut dia, selama ini banyak petani di Aceh Tamiang mengalami gagal panen disebabkan bencana banjir dan kekeringan seperti yang terjadi di Kecamatan Rantau, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Kejuruan Muda dan Tenggulun.

"Namanya gagal panen, disebabkan bencana alam banjir, kekeringan, serta serangan organisme pengganggu tanaman. Penyebab gagal panen itu tidak pilih kasih. Hal ini juga terjadi pada lahan sawah tadah hujan. Jadi, kalau asuransi pertanian hanya berlaku pada sawah teknis, full teknis, semi teknis dan sederhana, itu namanya bentuk diskriminasi," ujar dia.

Disebutkan, areal sawah di Kabupaten Aceh Tamiang hampir 80 persennya adalah tadah hujan, karenanya petani menyambut baik kebijakan baru Presiden Joko Widodo yang memberikan layanan asuransi kepada petani.

"Kami berharap layanan itu bisa diakses semua petani tanpa membedakan jenis lahan yang digarap," sebut Hendra.

Kementerian Pertanian, sambung dia, harus bisa bersikap adil. Petani tadah hujan tidak bisa tanam selama musim kemarau. Kalau ingin tetap bisa panen, harus mengeluarkan modal besar untuk membuat sumur.

"Akan aneh, kalau petani tadah hujan justru tidak dilayani untuk mendapatkan program  asuransi usaha tani padi," tegas Hendra.
    


Pewarta: Pewarta : Putra Zulfirman
: Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2026