Banda Aceh (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh meminta agar pemerintah menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), karena akan sangat berdampak terhadap nelayan kecil di daerah.
“Kami berharap agar pemerintah menunda kenaikan harga BBM pertalite dan biosolar karena akan berdampak kepada nelayan di daerah,” kata Ketua KNTI Aceh Azwar Anas di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan selama ini nelayan tradisional merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis pertalite dan biosolar, akibat adanya dugaan pihak-pihak yang cara menutup akses nelayan tradisional untuk mendapatkan BBM subsidi.
Sebab itu, lanjut dia, nelayan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli BBM non subsidi guna memenuhi kebutuhan ketika hendak melaut, sehingga sangat berpengaruh pada iklim usaha nelayan dalam menangkap ikan.
Azwar mengatakan pemerintah lebih dahulu mencari solusi dan skema pendistribusian BBM subsidi untuk seluruh nelayan agar merata, tidak dengan cara menaikkan harga BBM subsidi.
“Selama ini nelayan sudah banyak tantangan dalam melaut, selain sulitnya mendapat pertalite, nelayan juga harus berhadapan dengan perubahan iklim yang sangat berdampak kepada nelayan kecil,” katanya.
Azawar meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan harga BBM pertalite dan biosolar.
“Sebab ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat banyak yang ekonominya sangat rendah,” kata Azawar.
Sebelumnya, pemerintah harus menyiapkan skema terkait perubahan kebijakan harga BBM pertalite agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp292,5 triliun.
Padahal saat ini kuota subsidi pertalite hanya tersisa enam juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga pertalite diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi.
