Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota Komisi VI DPR RI Fadhlullah meminta Gubernur Aceh untuk mengevaluasi sumber daya manusia dan kinerja Badan Pengusahaan Perdagangan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk memaksimalkan alokasi dana diberikan.
"Evaluasi ini perlu dilakukan dalam upaya memaksimalkan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah kawasan pelabuhan bebas Sabang," katanya dihubungi di Banda Aceh, Selasa.
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan perlu adanya evaluasi terhadap kinerja dan SDM di lembaga yang bertanggungjawab untuk memajukan daerah pelabuhan bebas Sabang tersebut, mengingat anggaran yang dialokasikan lembaga tersebut setiap tahunnya terus mengalami penurunan.
"Ini juga perlu perhatian Gubernur Aceh terkait anggaran yang diterima BPKS terjadi penurunan setiap tahunnya, apakah ketidak siapan SDM atau BPKS sendiri yang tidak mampu," katanya.
Ia menyebutkan pada tahun 2016, BPKS mendapat pemotongan anggaran sebesar delapan persen yakni dari sekitar Rp240 miliar menjadi Rp220 miliar.
"Pada awal-awalnya BPKS menerima anggaran yang besar dan kenapa saat ini angkanya terus mengalami penurunan," katanya.
Politisi yang akrab di sapa Dek Fad tersebut juga mengaku prihatin dengan realiasi anggaran pada posisi akhir semester 1 2016 masih sepuluh persen dari total anggaran yang dikelola lembaga itu sebesar Rp220 miliar.
Politisi asal Aceh itu menyarankan agar evaluasi kinerja tersebut perlu segera dilakukan sehingga upaya mewujudkan Sabang sebagai lokomotif ekonomi Aceh akan terwujud seiring terus berkembangnya daerah kawasan bebas Sabang di masa mendatang.