134 desa di Aceh Selatan masih tergolong miskin

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi mengungkapkan masih ada sekitar 134 desa di daerah itu tergolong miskin, sehingga pemerintah segera mengevaluasi program pengembangan ekonomi.

"Persoalan ini menyebabkan potensi desa tidak tergarap secara maksimal sehingga perekonomian desa belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan," katanya di Tapaktuan, Senin.

Legislator dari PDIP ini menyatakan, masih banyaknya jumlah penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin dan hampir miskin telah menyebabkan kelompok masyarakat tersebut sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi dan bencana alam.

Kata dia, belum adanya data yang up to date tentang jumlah penduduk miskin di Aceh Selatan, merupakan salah satu kendala yang menyulitkan pemerintah daerah dalam mengukur angka kemiskinan dan capaian keberhasilan pengentasan kemiskinan.

"Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga bagian dari kegagalan pemerintah mengentas kemiskinan," ujarnya.   

    

Disisi lain, kata Alja, belum meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari terjadinya penurunan rasio jumlah penduduk yang memanfaatkan jasa pelayanan di RSUD YA Tapaktuan.

"Penurunan jumlah penduduk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan di RSUD YA Tapaktuan itu juga disebabkan pada tahun 2015 terjadi transisi pemberlakuan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Banyaknya rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga mengakibatkan masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dibanyak rumah sakit," kata dia.

Menyikapi hal ini, pihaknya meminta kepada RSUD YA Tapaktuan harus mampu bersaing dengan rumah sakit lain salah satunya dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Alja Yusnadi juga mengungkapkan angka kematian balita, ibu hamil serta penyakit demam berdarah yang terus menunjukkan grafik peningkatan di daerah itu.

"Di Aceh Selatan telah terjadi peningkatan angka kematian balita yakni berdasarkan data yang kami peroleh pada tahun 2014 masih ditaraf 4 orang per 1000 orang namun pada tahun 2015 telah naik menjadi 10 orang per 1000 orang," bebernya.

Tidak hanya itu, sambung Alja, Kabupaten Aceh Selatan juga merupakan sebuah daerah yang mempunyai potensi sebagai wilayah endemis DBD dimana tingkat penularannya sangat tinggi yang dipengaruhi antara lain faktor curah hujan dan mobilitas penduduk yang tinggi disertai masalah kebersihan lingkungan.

"Dengan data demikian, seharusnya pihak Dinas Kesehatan harus memiliki persediaan obat yang memadai sehingga tidak ada lagi temuan kasus pasien yang harus dirujuk ke Banda Aceh gara-gara tidak tersedia obat-obatan yang diperlukan," katanya.