Aceh Timur minim anggaran kembangkan pariwisata

Aceh Timur (ANTARA) - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur mengatakan pengelolaan sektor  wisata di daerah itu minimnya anggaran karena keterbatasan daerah.
 
"Minimnya anggaran sehingga upaya peningkatan kualitas pariwisata terkendala salah satunya di infrastruktur," kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur Syahril di Aceh Timur, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahril melalui Kepala Seksi Pengembangan Potensi Objek dan Kawasan Wisata Dody Handoko.

Menurut Dody Handoko, Kabupaten Aceh Timur memiliki sejumlah destinasi wisata yang kini mulai berkembang. Namun, infrastruktur dan fasilitas pendukung belum ada.

Seperti destinasi wisata Air Terjun Terujak, Air Terjun Alue Nyamuk, Pantai Matang Rayeuk PP, Kuala Parek, maupun Pantai Matang Bungong, belum memiliki akses jalan yang memadai.

Begitu juga fasilitas pendukung lainnya seperti penyediaan lahan parkir kendaraan, musala, kamar kecil untuk wisatawan maupun lainnya, membutuhkan pembenahan 

"Untuk pembenahan dan penyediaan infrastruktur membutuhkan dukungan masyarakat sekitar dan anggaran dari pemerintah pusat. Tanpa dukungan pengembangan objek wisata tersebut sulit dilakukan," kata Dodi Handoko. 

Begitu juga dengan pengembangan hutan mangrove, kata Dodi Handoko, Kabupaten Aceh Timur memiliki kawasan hutan mangrove dengan luas ratusan hektare.

Jika kawasan hutan mangrove tersebut dikembangkan menjadi destinasi wisata, akan mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Hanya saja, kami belum fokus mengembangkan hutan mangrove menjadi destinasi wisata. Padahal, kalau dilihat potensinya, cukup menjanjikan. Apalagi bila dikembangkan menjadi destinasi wisata, hutan mangrove bisa lestari dan bisa menjadi paru-paru dunia," kata Dodi Handoko. 

Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh mengharapkan pemerintah pusat pengembangan sektor pariwisata di daerah itu. Pengembangan pariwisata memberi dampak luas bagi perekonomian masyarakat.

"Pengembangan sektor Pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau kabupaten saja, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah Pusat," kata Dodi Handoko.