Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menyebut Pemerintah Aceh mendapat alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian RI sebanyak 282.494 ton pada tahun 2023, dengan sektor penggunaan pupuk khusus untuk sembilan komoditas.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanbun Aceh Nurlaila, Kamis, mengatakan mekanisme pengalokasian pupuk subsidi pada 2023 terjadi perubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.
“Dulu ada beberapa jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan, tapi sekarang hanya dua saja, yaitu pupuk Urea dan NPK serta NPK formula khusus, ini khusus untuk kakao,” kata Nurlaila.
Pada 2023, Aceh mendapat alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 163.074 ton, kemudian pupuk NPK sebanyak 105.369 ton, dan pupuk NPK formula khusus sebanyak 14.051 ton, sehingga total berjumlah 282.494 ton.
Tahun sebelumnya, Kementan RI mengalokasikan pupuk bersubsidi ke seluruh provinsi sebanyak lima jenis pupuk, meliputi Urea, NPK, ZA, SP36, dan pupuk organik. Namun kini, pemerintah hanya mengalokasikan pupuk Urea dan NPK serta NPK formula khusus, menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Pupuk Urea dan NPK ini adalah pupuk dasar yang sering digunakan oleh masyarakat,” kata Nurlaila.
Selain pengurangan jenis pupuk, lanjut dia, Kementan RI juga membatasi tanaman dapat menggunakan pupuk bersubsidi. Sebelumnya, sekitar 60 jenis tanaman bisa memakai pupuk subsidi saat proses penanaman.
Namun kini, hanya terbatas untuk sembilan komoditas, seperti untuk tanaman pangan hanya komoditi padi, jagung dan kedelai yang dapat menggunakan pupuk bersubsidi. Untuk tanaman hortikultura hanya bawang merah, bawang putih dan cabai merah.
“Dan untuk komoditi perkebunan hanya tebu rakyat, kakao rakyat dan kopi rakyat. Jadi perubahan yang signifikan itu jenis pupuk dan jenis tanaman yang boleh memakai pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Di samping itu, Nurlaila menambahkan, pupuk subsidi juga tidak bisa digunakan oleh semua petani, tapi hanya mereka yang menanam sembilan komoditi tersebut dan memiliki luas lahan maksimal hanya 2 hektare.
“Petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare itu tidak bisa, langsung ditolak sistem. Karena penerima pupuk bersubsidi ini sudah ter-input by name by address, jadi tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur Aceh telah menetapkan jumlah pupuk bersubsidi 2023 bagi 23 kabupaten/kota di Tanah Rencong itu. Namun, tidak semua daerah mampu menyerap 100 persen, sesuai dengan jumlah yang dialokasikan pemerintah, karena keterbatasan lahan dan komoditi yang bisa menggunakan pupuk bersubsidi.
Salah satunya seperti Kabupaten Simeulue, kata Nurlaila, mendapatkan alokasi 1.500 ton pupuk Urea, tapi yang terserap sesuai surat keputusan bupati hanya 476 ton, sementara sisanya 1.023 ton akan dikembalikan ke pusat untuk dialokasikan kembali ke daerah lain.
“Mungkin mereka (Simeulue) butuh banyak, tapi karena komoditi yang diinginkan tidak ada dalam Permentan itu sehingga tidak bisa masuk. Jadi pupuk yang lebih itu dikembalikan lagi ke pusat, karena tidak semua komoditi bisa masuk, hanya terbatas untuk sembilan komoditi saja,” ujarnya.
