Abu Doto harap Direktur Bank Aceh Syariah putra daerah

Banda Aceh (ANTARA) - Mantan Gubernur Aceh periode 2012-2017 Zaini Abdullah berharap Pemerintah Aceh dapat menetapkan Direktur Bank Aceh Syariah (BAS) adalah putra daerah, bukan memilih bankir dari provinsi lain.

"Saya berharap pimpinan (Direktur) Bank Aceh Syariah adalah orang Aceh," kata Zaini Abdullah, di Banda Aceh, Kamis.

Untuk diketahui, proses penjaringan Direktur Bank Aceh Syariah ini telah berlangsung lama sejak Oktober 2022 lalu. Namun, sampai hari ini belum ada keputusan pasti siapa yang bakal memimpin bank daerah tersebut.

Saat ini, sudah ada dua nama yang telah mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Dirut BAS. Dua nama tersebut ialah Muhammad Syah dari kalangan internal BAS dan Nana Hendriana dari Bank DKI Jakarta.

Zaini menyampaikan, Bank Aceh Syariah perlu dipegang oleh putra daerah karena sudah pasti yang bersangkutan ikut merasakan bagaimana kepahitan dan perjuangan membesarkan bank milik rakyat Aceh itu.

"Bagi saya yang memimpin itu harus putra daerah Aceh, agar tahu kepahitan yang kita rasakan sebagai modal untuk bergerak ke depan," kata pria yang akrab disapa Abu Doto itu.

Abu Doto menyampaikan, Bank Aceh seutuhnya berkonsep syariah 100 persen seperti hari ini berkat perjuangan dirinya saat menjadi Gubernur Aceh dulu dengan mendapatkan dukungan penuh dari OJK dan Bank Indonesia.

Dalam upaya perubahan itu, kata Abu Doto, dirinya memanggil semua Bupati dan Wali Kota se Aceh sebagai pemegang saham. Sehingga semuanya sepakat perubahan ke syariah, sehingga telah menjadi bank yang besar seperti hari ini.

"Alhamdulillah berhasil membuat Aceh sebagai keuangan syariah, itu mendapat pandangan bagus dari luar daerah, seperti NTB dan Padang. Harapannya mereka melihat Aceh, dan saat itu aset bank Aceh terus mengalami peningkatan," kata Abu Doto.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menegaskan bahwa Direktur Bank Aceh Syariah ke depan ini dipastikan adalah putra daerah. Hanya saja belum diumumkan oleh Gubernur Aceh sebagai pemegang saham pengendali (PSP).

"Secara khusus nanti akan di umumkan oleh Gubernur sebagai PSP saat RUPS (rapat umum pemegang saham) BAS yang direncanakan digelar minggu pertama Maret ini," demikian MTA.