DPRA minta Pemprov Aceh carikan solusi pengaturan tambang ilegal, begini penjelasannya

"Di sini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus hadir juga bersama dengan dukungan penegak hukum, sehingga hal seperti itu bisa berjalan," ujarnya.

Falevi melihat, sejauh ini belum ada keseriusan Pemerintah Aceh dalam menertibkan pertambangan ilegal. Kalau mau tegas seharusnya bisa mengatur regulasi solusi terhadap masyarakat di kawasan tambang.

Kehadiran pemerintah, lanjut dia, penting karena selama ini yang diuntungkan dari tambang ilegal di Aceh hanya lah cukong (pemilik modal), bahkan dari provinsi lain membawa alat beratnya ke Aceh.

Sedangkan rakyat Aceh di lokasi pertambangan hanya menjadi pekerja, seperti operator dan lainnya, bukan sebagai pengelola yang mendapatkan keuntungan dari hasil bumi mereka sendiri.

"Maka di sini pemerintah harus hadir, bagaimana formulasi pertambangan rakyat itu, sehingga pertambangan ilegal itu perlu dilegalkan untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok," katanya.

Ia menyarankan salah satu cara yang tepat adalah Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota serta unsur Muspida di Aceh harus duduk bersama memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah ini.

"Pemerintah perlu mengaturnya, memberikan solusi yang bisa membuat masyarakat sekitar tambang sejahtera. Pemerintah tidak boleh berhenti sampai masalah ini benar-benar selesai," kata dia.

Baca juga: Polres Nagan Raya Aceh akan tindak tegas penambangan emas ilegal